Selasa, 11 Desember 2018

Kubu Jokowi dan Prabowo Setuju Pilpres 1 Putaran  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah petugas melipat surat suara Pemilu Presiden di kantor KPUD kota Batu, Jawa Timur, Senin 23 Juni 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Sejumlah petugas melipat surat suara Pemilu Presiden di kantor KPUD kota Batu, Jawa Timur, Senin 23 Juni 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla tak mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan pemilihan umum presiden hanya dilakukan satu putaran.

    "Apa pun yang diputuskan oleh lembaga penyelenggara negara, termasuk Mahkamah Konstitusi, kami ikut," kata sekretaris I tim pemenangan Jokowi-Kalla, Akbar Faizal, di Cikini, Jakarta, Kamis, 3 Juli 2014. "Kami akan hadapi dan, insya Allah, kami menang." (Baca di sini: Jawa Barat Penentu Kemenangan Capres)

    Kubu lawan, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, juga menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. "Seharusnya memang demikian, supaya tidak ada kebingungan dan ketidakpastian terhadap hasil 9 Juli mendatang," kata sekretaris tim sukses Prabowo-Hatta, Fadli Zon. "Kami setuju dan menghargai putusan MK itu."

    Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya ini menganggap putusan Mahkamah realistis. Jika tak ada putusan ini, kata Fadli, ada kemungkinan pemerintahan terhenti jika dua pasangan calon tidak bisa memenuhi syarat Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian dibatalkan MK.

    Sebelumnya, MK menetapkan pemilihan presiden dilakukan hanya satu putaran jika diikuti hanya dua pasang calon. MK membatalkan syarat perolehan 20 persen suara di setengah provinsi yang ada di Indonesia. Artinya, penetapan pemenang pemilihan presiden hanya ditentukan berdasarkan pada perolehan suara terbanyak.

    PRIHANDOKO

    Berita Lainnya:
    Buya Syafii Ngeri Lihat Kampanye Hitam ke Jokowi  
    Ahok Ditolak Masuk ke Masjid di Jakarta  
    Menteri Hidayat Usul Pajak Tas Hermes Dihapus


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.