AJI: Tudingan Fadli Zon Tidak Mewakili Masyarakat Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fadli Zon

    Fadli Zon

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) Eko Maryadi mengatakan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon tentang media Tempo dan Kompas yang dinilainya tidak netral tidak mewakili pendapat masyarakat Indonesia.

    Menurut Eko, apa yang dikatakan Fadli Zon merupakan pandangan seorang partisan. “Sebagai Wakil Ketua Gerindra, ia ingin semua media berpihak ke Prabowo-Hatta,” kata Eko kepada Tempo, Selasa, 24 Juni 2014.

    Eko menuturkan sejauh ini media cetak rata-rata masih menunjukkan independensinya. Namun Eko tidak memungkiri ada beberapa media yang menunjukkan sikap partisan, seperti beberapa stasiun televisi. (Baca: Fadli Zon Persoalkan Keberpihakan Tempo)

    Eko menegaskan hingga saat ini terbukti bahwa tidak semua media mau diatur dan mau menjadi media partisan. Kalau ada yang menuduh Tempo tidak netral, ujar Eko, hal itu merupakan tuduhan yang subyektif. “Pandangan subyektif itu adalah pandangan partisan."

    Sejauh ini AJI menilai beberapa media, seperti Tempo, Kompas, dan Detik, masih mempraktekkan jurnalisme yang berimbang dan akurat serta mengedepankan independensi. “Saya tidak melihat Tempo, Kompas, dan Detik.com diintervensi pemiliknya,” tutur Eko. (Baca: Jawab Tudingan Fadli Zon Pemred Tempo Independen)

    Tudingan Fadli Zon disampaikan saat dirinya menjawab pertanyaan wartawan di markas pemenangan Koalisi Merah-Putih, Rumah Polonia, di Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur.

    Fadli Zon menilai porsi pemberitaan Tempo dan Kompas tidak berimbang antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo.

    Menurut Fadli Zon, pemilihan kata hingga foto di dua media tersebut mengindikasikan keberpihakan. Fadli juga menyoroti editorial majalah Tempo edisi Palagan Terakhir Prabowo yang dinilainya tidak menguntungkan Prabowo. (Baca: Fadli Zon Persoalkan Kompas dan Tempo)

    AISHA SHAIDRA

    Terpopuler:
    Akil Mochtar Minta Kewarganegaraan Dicabut 
    Jokowi Presiden, Risma Tak Mau Jadi Wakil Ahok 
    Diduga Menipu, Bos Cipaganti Ditahan Polisi 
    Bank Dunia: RI Terancam Ledakan Pengangguran
    Penipuan Investasi, Dua Petinggi Cipaganti Ditahan  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.