Dipimpin Prabowo, Kenapa HKTI Ini Dukung Jokowi?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Oesman Sapta (Kaos Hitam). ANTARA/Muhammad Deffa

    Oesman Sapta (Kaos Hitam). ANTARA/Muhammad Deffa

    TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) versi Oesman Sapta mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Balai Kartini, Senin, 16 Juni 2014. HKTI versi Oesman adalah kubu yang selama ini berseberangan dengan Prabowo Subianto selaku pemimpin organisasi petani tersebut.

    Dalam acara yang dihadiri sekitar seribuan anggotanya tersebut, Oesman Sapta berusaha menunjukkan bahwa HKTI versinya mendukung calon presiden nomor urut dua itu. Oesman mengatakan ia kerap bertanya kepada anggotanya soal siapa yang bakal mereka dukung. "Masyarakat ini bukan para intelektual, tetapi petani. Siapa yang akan Saudara pilih? Nomor berapa?" kata Oesman disambut riuh yel-yel untuk Jokowi-JK.

    HKTI mengalami dualisme kepemimpinan: pimpinan Prabowo dan pimpinan Oesman Sapta. Namun keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) menyatakan Oesman resmi sebagai Ketua Umum HKTI periode 2010-2015. Meski demikian, Oesman tetap mengklaim dirinya sebagai ketua organisasi tersebut.

    Oesman sempat menyentil dualisme tersebut dalam orasinya. "Saya dan Sekjen HKTI (Benny Pasaribu) itu seperti bola yang tidak bisa membelah, kalaupun ada yang bisa membelah, siapa dia?" katanya kembali disambut teriakan massa yang menyebut Joko Widodo.

    Dalam rilis HKTI versi Oesman disebutkan bahwa pucuk pimpinan yang sah organisasi tersebut dipegang oleh Oesman Sapta. Keputusan itu sesuai dengan hasil Musyawarah Nasional ke-7 HKTI yang pada akhirnya digugat oleh Prabowo. "Hukum harus ditegakkan dan dipatuhi sehingga tidak terjadi kebohongan publik," tulis rilis tersebut.

    TRI SUHARMAN

    Berita Terpopuler:
    Penumpang Garuda Indonesia Meninggal di Udara
    Jokowi Dianggap Terlalu Banyak Mengulang KJP-KJS
    Putra Prabowo Mengaku Tak Pernah Dikritik Ayahnya
    Sony Xperia M2, Ponsel Hiburan Bergaya Premium


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    RUU IKN: Ibu Kota Negara Baru Dinamai Nusantara

    Dengan UU IKN, pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Ada tiga kementrian dan lebih dari dua ribu PNS yang akan dipindahkan pada tahap awal.