SBY: Pemimpin Jangan Terlalu Sering Blusukan

image-gnews
Calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo bersama Teten Masduki  berjalan menuju pasar Cisarua Bogor, Jawa Barat  (29/03). Dalam blusukan ke pasar Jokowi  bertemu  dengan ibu-ibu selama kampanye legislatif yang dilanjutkan  membeli beberapa jenis sayuran. TEMPO/Dasril Roszandi
Calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo bersama Teten Masduki berjalan menuju pasar Cisarua Bogor, Jawa Barat (29/03). Dalam blusukan ke pasar Jokowi bertemu dengan ibu-ibu selama kampanye legislatif yang dilanjutkan membeli beberapa jenis sayuran. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melayangkan kritik kepada sosok pemimpin yang gemar blusukan atau menemui masyarakat. SBY menilai blusukan sangat penting dalam proses kepemimpinan, tetapi tak perlu terlalu sering.

"Melayani tak harus datang ke rumah-rumah (penduduk), meningkatkan kesejahteraan tak harus jalan ke sana sini. Bukan seperti itu," kata SBY dalam acara peringatan Hari Otonomi Daerah di Istana Negara, Jumat, 25 April 2014. (Baca juga: SBY-Prabowo Serang Jokowi Jelang Pencoblosan )

Pemimpin yang paling gemar blusukan adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang kini maju sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Elektabilitas Jokowi, nama panggilan Joko Widodo, melejit melebihi tokoh lainnya. itu terjadi karena antara lain kegiatan menyambangi masyarakat dan pedagang yang disebut blusukan.

SBY memaparkan pemimpin yang ideal adalah orang yang gigih bekerja keras demi kepentingan masyarakat. Menurut dia, seorang pemimpin yang dekat, melayani, dan meningkatkan kesejahteraan justru terwujud dalam hati dan pikiran yang selalu terarah pada masyarakat.

Hal ini tampak bukan pada tindakan blusukan, tetapi dari kebijakan dan program prorakyat yang dikeluarkan. Selain itu, kata SBY, tampak dari keinginan untuk mendengarkan aspirasi dan rela berkorban. "Pemerintah sendiri sudah bekerja keras dan menjalankan manajemen pemerintahan yang baik," ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu. (Baca: Jokowi Blusukan Dibuntuti TV Prancis)

Dalam sambutannya SBY juga menyinggung perihal pergantian kepemimpinan dan pemerintahan. Menurut dia, meski semuanya berganti, pemahaman tentang pemimpin harus tetap sama, yaitu memimpin pemerintahan yang melayani masyarakat.

"Pemimpin itu datang dan pergi, pemerintah silih berganti. Pastikan agar negeri yang kita cintai tak pernah kering sosok pemimpin," kata SBY.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

SBY hari itu menyerahkan penghargaan Parasamya Punakraya Nugraha kepada sepuluh pemerintah daerah yang terdiri dari tiga pemerintah provinsi, empat pemerintah kota, dan tiga pemerintah kabupaten.

Pemprov yang mendapat penghargaan adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan dari kategori Pemkot adalah Cimahi, Yogyakarta, Depok, dan Tangerang. Kategori Pemkab jatuh pada Pacitan, Jombang, dan Sleman.

FRANSISCO ROSARIANS

Topik terhangat:
Hadi Poernomo | Pelecehan Siswa JIS | Kisruh PPP | Jokowi | Prabowo

Berita terpopuler:
Ahok: Kita Beragama tapi Tak Bertuhan
Gagal ke Senayan, Roy Suryo Tuding Ada Manipulasi
Kebakaran Pasar Senen, 33 Unit Damkar Diturunkan

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

2 hari lalu

Para Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri, seusai melakukan kunjungan ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023. Dalam kunjungan ini para praja IPDN untuk mendapatkan bimbingan penyuluhan dan sosialisasi Anti Korupsi dan dharapkan nanti seluruh civitas akademika dan khususnya praja IPDN akan menjadi influencer anti korupsi di daerah-daerah tempat mereka mengabdi. TEMPO/Imam Sukamto
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.


Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

5 hari lalu

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini


Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

42 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali


AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

48 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.


Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

56 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan


Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

58 hari lalu

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.


Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Terdakwa mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekjen Kemendagri, Dudy Jocom menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018. Dudy Jocom diperiksa untuk pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp 127,8 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan


Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?

19 Februari 2024

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?

Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.


Selama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif

18 Februari 2024

Sejumlah peserta kirab membawa bendera partai politik saat acara Kirab Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Senin 13 November 2023. Kirab yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor tersebut sebagai sarana sosialisasi Pemilu damai dan edukasi serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kontestasi demokrasi Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Selama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif

Sejak Pemilu 2014 sampai Pemilu 2024, terdapat tiga besar partai politik yang selalu memuncaki pemilihan legislatif (Pileg). Apa saja?


Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia