Jokowi-Kalla Dianggap Paling Pro terhadap Hak Asasi Manusia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jusuf Kalla (kiri) berbincang denganJoko Widodo atau Jokowi (kanan). ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Jusuf Kalla (kiri) berbincang denganJoko Widodo atau Jokowi (kanan). ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Hasil penelitian Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran menunjukkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi duet yang memiliki skor tertinggi dalam implementasi hak asasi manusia. Simulasi dilakukan dengan melihat sembilan indikator yang berkaitan dengan HAM.

    "Kami mengolah data berbagai sumber," kata Ketua PSPK Unpad Muradi saat dihubungi, Rabu, 16 April 2014. Beberapa indikator yang dia pakai antara lain rekam jejak calon presiden, pemberitaan di media massa, opini sejumlah lembaga pegiat HAM, ideologi partai pendukung, dan program sebagai calon presiden.

    Muradi juga menggunakan indikator lain, seperti komitmen terhadap penuntasan pelanggaran HAM pada masa lalu, penguasaan isu hak asasi manusia, dan hubungan dengan komunitas HAM. Dia meminta masukan dari Human Right Watch dan Imparsial untuk menilai rekam jejak calon presiden. Setiap indikator diberi satu poin jika dianggap memenuhi kriteria.

    Selain Jokowi-Jusuf Kalla, Muradi juga mensimulasikan sejumlah pasangan lain. Misalnya, Mahfud Md.-Heryawan, Aburizal Bakrie-Pramono Edhie, Prabowo-Hatta Rajasa, dan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo. Muradi mencontohkan Ahmad Heryawan, yang membiarkan sejumlah pelanggaran terhadap isu-isu keagamaan.

    WAYAN AGUS PURNOMO


    Berita lain:


    Kata Istri PM Malaysia Soal MH370
    Mesin Penjual Mariyuana Pertama Dunia Ada di AS
    Kasus Kematian Aktivis Lingkungan Meningkat Tajam


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.