Ketua DPRD Banten Dilaporkan ke Bawaslu  

image-gnews
Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Iklan

TEMPO.CO, Serang - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Aeng Haerudin dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu oleh aktivis Masyarakat Transparansi (Mata) Banten. Politikus Partai Demokrat ini dilaporkan atas dugaan praktek politik uang (money politics) yang dilakukan timnya di Kragilan, Kabupaten Serang. 

Koordinator tim pemantau politik uang dari Mata Banten, Irwan Hermawan. mengatakan pihaknya tidak hanya melaporkan Aeng. Terdapat caleg lain yang ikut dilaporkan, di antaranya Mamat Rahayu dari NasDem, Abdul Jalal (Demokrat), Adi Mawardi (PAN), Yayat Supriyatna (PPP), Yadi Maryadi (Hanura), dan Rastawiguna (PKB).

Namun, secara umum, kata dia, praktek ploitik uang yang dilaporkan terjadi di dua daerah, yaitu Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

Politik uang yang dimaksud tidak hanya memberikan uang, tapi juga berbentuk barang. "Seperti Aeng, dia membagi-bagikan kerudung. Sementara Mamat Rahayu membagikan uang dan sarung," ujar Irwan, Senin, 7 April 2014.

Menurut Irwan, dilihat dari aspek mana pun, cara-cara politik uang tidak bisa sedikit pun meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia yakin seratus persen, saat melakukan politik uang, para caleg tidak akan ingat kepada masyarakat yang menerima uang saat terpilih nanti. “Yang ada hanya modus untuk meraih suara, kemudian setelah menang rakyat ditinggalkan. Ini juga bagian dari pembodohan masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, hasil konsultasi kemitraan dengan Bawaslu, selain membantu tugas-tugas penyelenggaraan pemilu, Mata Banten juga bisa menangkap pelaku di tempat dan diserahkan ke Bawaslu. “Kami punya kewenangan untuk menangkap pelakunya dan diserahkan ke Bawaslu untuk diproses," ujarnya.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Bawaslu Banten Pramono U. Tanthowi mengatakan pihaknya akan memeriksa kelengkapan syarat-syarat formil dan materiil dari pelapor. Setelah itu, akan ada kajian lebih awal. Jika ada indikasi pidana, Bawaslu akan langsung berkoordinasi dengan Gakumdu. “Kalau ternyata dari kajian awal mengindikasi pelanggaran administrasi, Bawaslu langsung akan klarifikasi ke terlapor dan pelapor,” kata Pramono.

WASI’UL ULUM

Terpopuler:
SBY Pulang Kampung, Keluarga Siapkan Sayur Pedas  
Sebelas Pengamat AS Awasi Pemilu KBRI Washington
Caleg Binny Bintarti Bersaing dengan Ibas SBY

 

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Efek Buruk Serangan Fajar bagi Demokrasi yang Sehat

13 Februari 2024

Bawaslu Ketat Awasi Politik Uang dan Media Sosial Selama Masa Tenang
Efek Buruk Serangan Fajar bagi Demokrasi yang Sehat

Serangan fajar tidak hanya mempengaruhi pemilih secara langsung dengan imbalan materi, tetapi juga memengaruhi integritas dan kualitas demokrasi


Mahfud Md Minta Pendukungnya Tak Gunakan Cara Curang, termasuk Politik Uang

31 Desember 2023

Menkopolhukam Mahfud Md menghadiri ibadah jelang Natal di Gereja Katedral Jakarta, Minggu, 24 Desember 2023. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Mahfud Md Minta Pendukungnya Tak Gunakan Cara Curang, termasuk Politik Uang

"Pemimpin yang benar pasti dilahirkan dari proses yang benar, jujur, adil dan tidak tipu-tipu," kata Mahfud Md.


Pemilu 2024, Bawaslu DKI Soroti Isu Politik Uang hingga Netralitas ASN

24 November 2023

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Pemilu 2024, Bawaslu DKI Soroti Isu Politik Uang hingga Netralitas ASN

Bawaslu DKI fokus pada sejumlah isu selama masa kampanye menjelang Pemilu 2024. Isu yang menjadi sorotan mulai dari politik uang hingga netralitas ASN


Sambut Tahun Politik Pemilu 2024, Unair Deklarasi Tolak Politik Uang

27 Agustus 2023

Universitas Airlangga (Unair) menandatangani deklarasi tolak politik uang dalam rangka menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024. Dokumentasi: Unair.
Sambut Tahun Politik Pemilu 2024, Unair Deklarasi Tolak Politik Uang

Universitas Airlangga (Unair) menandatangani deklarasi tolak politik uang dalam rangka menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024.


Jokowi Anggap Politik Uang Jadi Penyakit Setiap Pemilu

18 Desember 2022

Presiden Indonesia Joko Widodo alias Jokowi, berbicara pada KTT peringatan EU-ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Uni Eropa  di Brussel, Belgia, 14 Desember 2022. REUTERS/Johanna Geron
Jokowi Anggap Politik Uang Jadi Penyakit Setiap Pemilu

Jokowi meminta Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat karena akan mempermudah tugas mereka dalam mengawasi politik uang.


Polisi: Laporan Politik Uang Caleg Gerindra Sudah Dicabut

18 Juli 2019

Selebaran yang beredar pada Ahad, 14 Juli 2019, di aplikasi percakapan WhatsApp yang menyatakan kalau polisi memburu caleg DPRD DKI dari Partai Gerindra, Wahyu Dewanto, karena diduga melakukan tindak pidana politik uang saat Pemilu 2019. Polisi membantah mengeluarkan selebaran tersebut. Sumber: Istimewa
Polisi: Laporan Politik Uang Caleg Gerindra Sudah Dicabut

Yupen Hadi sebelumnya melaporkan caleg Gerindra Wahyu Dewanto atas dugaan politik uang pada 25 Mei 2019.


Dugaan Politik Uang, Polisi Bekuk Caleg Gerindra di Tanjung Balai

17 April 2019

Petugas menunjukkan barang bukti dugaan politik uang pada Pemilu 2019 di kantor Bawaslu Temanggung, Jawa Tengah, Selasa, 16 April 2019. Bawaslu Temanggung mengamankan sejumlah uang tunai pecahan Rp50.000. ANTARA
Dugaan Politik Uang, Polisi Bekuk Caleg Gerindra di Tanjung Balai

Polisi menunggu rekomendasi Bawaslu soal dugaan politik uang tersebut.


Cegah Politik Uang, Bawaslu Galakkan Patroli Pengawasan Pemilu

9 Maret 2019

Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo. bawaslu.go.id
Cegah Politik Uang, Bawaslu Galakkan Patroli Pengawasan Pemilu

Patroli pengawasan ini dinilai bisa mencegah politik uang di masa tenang pemilu.


Belajar dari Perempuan Lereng Merapi Menolak Politik Uang

26 Februari 2019

Perempuan-perempuan lereng Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta melakukan gerakan menolak politik uang dalam pemilu. Salah satunya dengan memasang stiker anti-politik uang di setiap keluarga. (TEMPO/Shinta Maharani)
Belajar dari Perempuan Lereng Merapi Menolak Politik Uang

Wasingatu Zakiyah, perempuan Desa Sardonoharjo, Sleman, Yogyakarta gigih menyebarkan ajakan melawan politik uang menjelang Pemilu 2019.


Pencoretan Mandala Shoji dari Daftar Caleg Masih Diproses KPU

12 Februari 2019

Artis Mandala Abadi Shoji (tengah) yang maju sebagai caleg berbincang dengan warga saat perayaan Maulid Nabi SAW di Kudus, Jateng (18/1). ANTARA/ Andreas Fitri Atmoko
Pencoretan Mandala Shoji dari Daftar Caleg Masih Diproses KPU

Pencoretan daftar caleg itu diputuskan KPU setelah Mandala Shoji dinyatakan terbukti bersalah melanggar aturan pemilu.