TEMPO.CO, Jakarta - Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menganggap tak ada calon presiden boneka di Indonesia. Alasannya, tak ada aktor yang masuk ke dunia politik tanpa ada posisi tawarmenawar sebelum benar-benar masuk dunia politik, apalagi untuk posisi penting.
Karena itulah, menurut Hamdi, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, bukanlah boneka yang digerakkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. (Baca: Jokowi Masuk 50 Pemimpin Terhebat Versi Fortune)
"Kalau tak punya power, pasti Jokowi akan tertendang dari arena pertarungan politik," kata Hamdi dalam diskusi bertajuk Siapa Dalang dan Wayang Capres 2014, di Cikini, Sabtu, 29 Maret 2014.
Hamdi mengatakan Jokowi mempunyai daya tawar di hadapan PDI Perjuangan dan Megawati. Pencalonan Jokowi sebagai capres dari PDI Perjuangan diputuskan Mega. Hamdi mengatakan politik jangan diartikan mufakat antara dua orang. Politik adalah kesepakatan banyak pihak, kata dia.
Namun, Hamdi menilai wajar jika Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto menuding Jokowi sebagai capres boneka. Alasannya, sah saja aktor politik mendelegitimasi pesaing dan mengukuhkan dirinya sendiri, kata Hamdi. Sikap Prabowo itu, adalah upaya mendelegitimasi Jokowi dan memantapkan dirinya sebagai calon presiden yang layak, menurut Hamdi.
Sebelumnya, Prabowo Subianto meminta rakyat menetapkan pilihan yang benar saat memilih calon legislator 9 April 2014 nanti. Secara khusus, dia meminta kader Gerindra dan masyarakat tidak memilih calon presiden koruptor serta berwatak sengkuni atau kurawa pada 9 Juli nanti.
"Juga jangan memilih capres boneka," ujar Prabowo. Pernyataan ini menyindir Joko Widodo, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jokowi dinilai hanya menjadi kepanjangan tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. (Baca: Sindir Jokowi, Prabowo: Jangan Pilih Capres Boneka)
SUNDARI
Berita Terpopuler
Ternyata, Pemilih Ibu-ibu Tak Suka Rhoma Irama
Kasus Satinah, Pemerintah Tak Sudi Jadi Komoditas
Jokowi Jamin Koalisi Bukan untuk Kursi Menteri
