Survei: Pemilu 2014 Lebih Rawan Politik Uang  

image-gnews
Aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia
Aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S. Bakry mengatakan, berdasarkan hasil survei, pemilihan umum 2014 rawan terjadi politik uang. Mayoritas publik mengaku bersedia menerima pemberian uang dari para calon legislator atau partai politik menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014 nanti.

"Sebanyak 69,1 persen mengaku bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai, meskipun dengan alasan atau dalih yang berbeda-beda," kata Umar dalam siaran persnya pada Selasa, 26 Maret 2014. 

Padahal pada pemilu 2009, survei LSN mengenai politik uang menunjukkan masih kurang dari 40 persen publik yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai. Dari 1.230 responden di 34 provinsi se-Indonesia, kata Umar, hanya 30,9 persen responden yang dengan tegas akan menolak pemberian uang dari caleg atau partai manapun. Besarnya persentase responden yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai merupakan indikator nyata bahwa potensi politik uang dalam pemilu 2014 sangat tinggi. Sikap mayoritas publik merupakan potensi bagi mudahnya terjadi politik uang sebagai instrumen untuk mendulang suara. (Baca: Kampanye Caleg, Politik Uang Mulai Terendus)

Sebanyak 41,5 persen responden memang menyatakan, meskipun bersedia menerima uang, tapi tidak akan mempengaruhi pilihannya. "Namun dengan sikap seperti ini, sama saja mereka sudah membuka pintu lebar-lebar berkembangnya money politics (politik uang)," katanya.

Menurut analisa LSN, sikap permisif masyarakat terhadap politik uang merupakan produk dari politik transaksional yang marak dilakukan oleh para caleg dan calon kepala daerah sejak berlakunya era pemilihan langsung. Mengingat dengan meraih 5 atau 10 ribu suara saja pada umumnya sudah bisa mendapat kursi DPRD membuat para caleg memilih jalan pintas melalui politik transaksional dalam mencari dukungan, kata Umar.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Bahkan tidak jarang para caleg sama sekali tidak memanfaatkan masa kampanye untuk merebut hati masyarakat. Mereka baru bergerak pada detik-detik terakhir menjelang pencoblosan sambil membagi-bagikan uang kepada calon pemilih. (Baca: Dahlan: Politik Tidak Seperti Bisnis)

Survei ini dilaksanakan pada 5-15 Maret 2014 di Ambang batas kesalahan (margin of error) survei ini sebesar 2,8 persen dan tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen.  

APRILIANI GITA FITRIA
 

Terpopuler:
MH370 Jatuh, Seluruh Awak dan Penumpang Tewas
Jatuhnya MH370 Diungkap Satelit Inggris  
Pernyataan Lengkap PM Malaysia Soal MH370  

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Efek Buruk Serangan Fajar bagi Demokrasi yang Sehat

13 Februari 2024

Bawaslu Ketat Awasi Politik Uang dan Media Sosial Selama Masa Tenang
Efek Buruk Serangan Fajar bagi Demokrasi yang Sehat

Serangan fajar tidak hanya mempengaruhi pemilih secara langsung dengan imbalan materi, tetapi juga memengaruhi integritas dan kualitas demokrasi


Mahfud Md Minta Pendukungnya Tak Gunakan Cara Curang, termasuk Politik Uang

31 Desember 2023

Menkopolhukam Mahfud Md menghadiri ibadah jelang Natal di Gereja Katedral Jakarta, Minggu, 24 Desember 2023. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Mahfud Md Minta Pendukungnya Tak Gunakan Cara Curang, termasuk Politik Uang

"Pemimpin yang benar pasti dilahirkan dari proses yang benar, jujur, adil dan tidak tipu-tipu," kata Mahfud Md.


Pemilu 2024, Bawaslu DKI Soroti Isu Politik Uang hingga Netralitas ASN

24 November 2023

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Pemilu 2024, Bawaslu DKI Soroti Isu Politik Uang hingga Netralitas ASN

Bawaslu DKI fokus pada sejumlah isu selama masa kampanye menjelang Pemilu 2024. Isu yang menjadi sorotan mulai dari politik uang hingga netralitas ASN


Sambut Tahun Politik Pemilu 2024, Unair Deklarasi Tolak Politik Uang

27 Agustus 2023

Universitas Airlangga (Unair) menandatangani deklarasi tolak politik uang dalam rangka menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024. Dokumentasi: Unair.
Sambut Tahun Politik Pemilu 2024, Unair Deklarasi Tolak Politik Uang

Universitas Airlangga (Unair) menandatangani deklarasi tolak politik uang dalam rangka menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024.


Jokowi Anggap Politik Uang Jadi Penyakit Setiap Pemilu

18 Desember 2022

Presiden Indonesia Joko Widodo alias Jokowi, berbicara pada KTT peringatan EU-ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Uni Eropa  di Brussel, Belgia, 14 Desember 2022. REUTERS/Johanna Geron
Jokowi Anggap Politik Uang Jadi Penyakit Setiap Pemilu

Jokowi meminta Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat karena akan mempermudah tugas mereka dalam mengawasi politik uang.


Polisi: Laporan Politik Uang Caleg Gerindra Sudah Dicabut

18 Juli 2019

Selebaran yang beredar pada Ahad, 14 Juli 2019, di aplikasi percakapan WhatsApp yang menyatakan kalau polisi memburu caleg DPRD DKI dari Partai Gerindra, Wahyu Dewanto, karena diduga melakukan tindak pidana politik uang saat Pemilu 2019. Polisi membantah mengeluarkan selebaran tersebut. Sumber: Istimewa
Polisi: Laporan Politik Uang Caleg Gerindra Sudah Dicabut

Yupen Hadi sebelumnya melaporkan caleg Gerindra Wahyu Dewanto atas dugaan politik uang pada 25 Mei 2019.


Dugaan Politik Uang, Polisi Bekuk Caleg Gerindra di Tanjung Balai

17 April 2019

Petugas menunjukkan barang bukti dugaan politik uang pada Pemilu 2019 di kantor Bawaslu Temanggung, Jawa Tengah, Selasa, 16 April 2019. Bawaslu Temanggung mengamankan sejumlah uang tunai pecahan Rp50.000. ANTARA
Dugaan Politik Uang, Polisi Bekuk Caleg Gerindra di Tanjung Balai

Polisi menunggu rekomendasi Bawaslu soal dugaan politik uang tersebut.


Cegah Politik Uang, Bawaslu Galakkan Patroli Pengawasan Pemilu

9 Maret 2019

Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo. bawaslu.go.id
Cegah Politik Uang, Bawaslu Galakkan Patroli Pengawasan Pemilu

Patroli pengawasan ini dinilai bisa mencegah politik uang di masa tenang pemilu.


Belajar dari Perempuan Lereng Merapi Menolak Politik Uang

26 Februari 2019

Perempuan-perempuan lereng Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta melakukan gerakan menolak politik uang dalam pemilu. Salah satunya dengan memasang stiker anti-politik uang di setiap keluarga. (TEMPO/Shinta Maharani)
Belajar dari Perempuan Lereng Merapi Menolak Politik Uang

Wasingatu Zakiyah, perempuan Desa Sardonoharjo, Sleman, Yogyakarta gigih menyebarkan ajakan melawan politik uang menjelang Pemilu 2019.


Pencoretan Mandala Shoji dari Daftar Caleg Masih Diproses KPU

12 Februari 2019

Artis Mandala Abadi Shoji (tengah) yang maju sebagai caleg berbincang dengan warga saat perayaan Maulid Nabi SAW di Kudus, Jateng (18/1). ANTARA/ Andreas Fitri Atmoko
Pencoretan Mandala Shoji dari Daftar Caleg Masih Diproses KPU

Pencoretan daftar caleg itu diputuskan KPU setelah Mandala Shoji dinyatakan terbukti bersalah melanggar aturan pemilu.