Kata Mendagri Soal Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Iklan

TEMPO.CO, JakartaMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kembali aparatur sipil negara (ASN) wajib menjaga netralitas pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 sesuai peraturan yang berlaku.

"Netralitas ASN sudah ada aturan di dalam Undang-Undang Pilkada dan juga diatur Kemenpan RB dan KASN serta lembaga lainnya," ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi tentang Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk wilayah Sumatera di Medan pada Selasa, 9 Juli 2024.

Dia mengatakan, dalam peraturan tersebut, para ASN harus menjunjung netralitas pada pesta demokrasi karena ada sanksi-sanksi yang berlaku jika melanggarnya.

"Jika ada dugaan pelanggaran netralitas ASN mekanismenya sama, yang pertama Bawaslu akan melakukan investigasi, bisa melakukan mediasi dan bisa juga dilanjutkan proses pidana dan sanksi yang lainnya," tuturnya.

Menurut dia, pihaknya juga akan mengaktifkan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) guna memaksimalkan upaya menjaga netralitas ASN tersebut. "Kalau ada dugaan pelanggaran netralitas ASN, akan kita tindak lanjuti," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Dia menyebutkan semakin tinggi partisipasi pemilih, maka legitimasi hasil Pilkada Serentak 2024 akan semakin kuat. Karena itu, dia mendorong pemerintah daerah (pemda) turut berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Tito mengatakan pihaknya telah menyerahkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data tersebut salah satunya mengenai jumlah masyarakat yang berusia 17 tahun saat pelaksanaan Pilkada pada 27 November mendatang.

"Jadi data ini akan berbeda dengan Pemilu 14 Februari, karena antara 14 Februari dan 27 November ada yang berusia 17 tahun, punya hak pilih, yang kedua yang mereka bukan anggota TNI/Polri," kata Tito.

Mendagri Imbau Pemda Segera Realisasikan Anggaran Pilkada

Dalam kesempatan itu, Mendagri mengimbau seluruh pemerintah daerah di wilayah Sumatera segera merealisasikan anggaran Pilkada Serentak 2024 sesuai kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Imbauan itu juga diarahkan kepada pemda yang belum menandatangani NPHD agar segera menyelesaikan kesepakatan tersebut. Dukungan anggaran ini, kata dia, penting untuk memastikan setiap tahapan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan baik.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP-PKB Yakin Menang Lawan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim, Singgung Perolehan Suara dan Elektabilitas

20 menit lalu

Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (kanan) seusai menerima surat rekomendasi PKS untuk Pilkada Jawa Timur di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan rekomendasi dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP-PKB Yakin Menang Lawan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim, Singgung Perolehan Suara dan Elektabilitas

PDIP menjajaki koalisi dengan PKB untuk mengusung Risma dan Marzuki Mustamar dalam menghadapi duet Khofifah-Emil Dardak yang diusung koalisi besar.


Cleansing Guru Honorer, Siapa yang Disikat?

2 jam lalu

Ribuan Guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) membawa poster saat menggelar aksi mogok dan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, 15 September 2015. Mereka meminta kejelasan 4300 tenaga guru honorer yang belum jelas nasibnya. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Cleansing Guru Honorer, Siapa yang Disikat?

Ratusan guru honorer di DKI Jakarta mengalami PHK sepihak akibat kebijakan cleansing guru honorer. Siapa kena dampak?


Kata Rano Karno Soal Kesiapannya Diusung PDIP di Pilkada 2024

11 jam lalu

Rano Karno saat memberikan keterangan terkait perkembangan Pilkada serentak 2024 disela kegiatan bersama seniman di Festival Cisadane Tangerang Selasa. ANTARA/Irfan
Kata Rano Karno Soal Kesiapannya Diusung PDIP di Pilkada 2024

Rano Karno mengaku masih menunggu keputusan final dari DPP PDIP.


Wejangan Kemendagri Minta Aparatur Sipil Negara Jauhi Judi Online

14 jam lalu

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir
Wejangan Kemendagri Minta Aparatur Sipil Negara Jauhi Judi Online

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menegaskan pentingnya ASN mengembangkan diri, memahami tugas dan tanggung jawabnya.


Bupati Asahan Dorong ASN Kerja Optimal sebelum Pensiun

19 jam lalu

Bupati Asahan, H. Surya. 
Dok. Pemkab Asahan
Bupati Asahan Dorong ASN Kerja Optimal sebelum Pensiun

Surya mendorong ASN yang akan memasuki masa purnabakti untuk memberikan kinerja terbaiknya dalam melayani masyarakat.


Cak Imin Akui Telah Bertemu Utusan Megawati Bahas Koalisi di Pilkada

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin Akui Telah Bertemu Utusan Megawati Bahas Koalisi di Pilkada

Cak Imin membenarkan telah bertemu dengan utusan Megawati membahas koalisi di sejumlah pilkada.


Jelang Pilkada, Lembaga Pendidikan Diminta Tak Terseret Arus Kontes Politik

1 hari lalu

Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan di jalan raya Ciputat, Tangerang Selatan dimasa tenang pencoblosan, Senin 7 Desember 2020. Sejumlah alat peraga kampanye Pilkada 2020 Kota Tangerang Selatan masih terpantau terpasang di beberapa titik dimana KPU menetapkan jadwal masa kampanye pada 26 September hingga 5 Desember 2020. Tempo/Nurdiansah
Jelang Pilkada, Lembaga Pendidikan Diminta Tak Terseret Arus Kontes Politik

Lembaga pendidikan diwanti-wanti tetap kritis menjelang Pilkada serentak pada tahun ini.


Megawati Utus Kader PDIP Temui PKB Bahas Pilkada Jakarta dan Sejumlah Provinsi

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Megawati Utus Kader PDIP Temui PKB Bahas Pilkada Jakarta dan Sejumlah Provinsi

PDIP buka peluang berkoalisi PKB pada pilkada di banyak daerah termasuk Pilkada Jakarta. Megawati utus kadernya temui PKB.


Prabowo Beri Rekomendasi Jadi Bakal Calon Bupati Bogor, Wasekjen Gerindra Respons Begini

1 hari lalu

Bakal Calon Bupati Bogor dari Partai Gerindra Rudy Susmanto di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/7/2024). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Prabowo Beri Rekomendasi Jadi Bakal Calon Bupati Bogor, Wasekjen Gerindra Respons Begini

Prabowo memberi rekomendasi ke Wasekjen Gerindra Rudy Susmanto sebagai bakal calon Bupati Bogor. Apa respons Rudy?


Terkini: Beda BPOM dan SGS Mengenai Pengawet Roti Aoka dan Okko, Tiket Pesawat akan Turun sebelum Jokowi Diganti Prabowo

1 hari lalu

Roti Okko dan Aoka (rotiokko.com/ ptindonesiabakeryfamily.com)
Terkini: Beda BPOM dan SGS Mengenai Pengawet Roti Aoka dan Okko, Tiket Pesawat akan Turun sebelum Jokowi Diganti Prabowo

Berita terkini: BPOM dan SGS beda pendapat mengenai dugaan pengawet kosmetik di roti Aoka dan Okko. Tiket pesawat akan turun sebelum Jokowi diganti Pr