Respons KPU soal MK Kabulkan 44 Perkara PHPU Pileg 2024

Reporter

image-gnews
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI siap merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan 44 gugatan dari 297 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif atau PHPU Pileg 2024.

Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan bahwa putusan MK terkait Pileg 2024 bersifat final dan mengikat sejak diucapkan.

"Tentu KPU akan laksanakan apa yang menjadi amar putusan MK atas PHPU DPD untuk dapil Sumatra Barat dan dalam waktu dekat KPU akan mengumpulkan KPU-KPU daerah yang menjadi lokus dari amar putusan PHPU Legislatif 2024 untuk memberikan arahan teknis agar putusan MK tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujar Idham, Selasa, 11 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Idham menilai, pelaksanaan putusan MK tak akan mengganggu persiapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024, karena KPU terbiasa bekerja secara simultan.

"KPU dan KPU daerah sudah terbiasa dengan kesimultanan atau keserentakan tahapan, misalnya pada saat penerimaan bakal calon perseorangan KPU di daerah juga melakukan tahapan rekrutmen badan ad hoc dan memulai tahapan pemutakhiran daftar pemilih dengan melakukan sinkronisasi DP4 dan DPT terakhir," katanya.

Idham mengatakan, ihwal tersebut tak perlu dikhawatirkan. KPU dan KPU daerah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan integritas elektoral terwujud dengan baik.

Selain itu, Idham pun menyoroti jumlah perkara yang dikabulkan MK meningkat dibanding Pileg 2019. Menurutnya, hal itu dapat terjadi lantaran ada konteks yang tidak sama antara pemilihan umum atau Pemilu 2019 dan 2024.

"Misalkan saja dalam pencalonan Pemilu Legislatif 2024 itu ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Misalkan mantan narapidana dengan ancaman 5 tahun, KPU konsisten di situ," jelas Idham.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sebenarnya bicara tentang kesamaan penyelenggaraan pemilu dari sisi regulasi itu betul. Tapi ada konteks yang tidak sama antara pemilu 2019 dengan 2024. Itu yang membuat dinamika itu menjadi berbeda," sambungnya.

Diketahui, MK telah selesai memutus 106 perkara PHPU Pileg 2024. Sidang pembacaan putusan itu digelar mulai tanggal 6,7 dan 10 Juni 2024.

MK mengabulkan 44 perkara dan menolak 58 perkara PHPU Pileg 2024. Total keseluruhan perkara yang diregister MK sebanyak 297 perkara.

Dari 44 perkara itu, MK mengabulkan dengan beragam putusan, seperti Pemungutan Suara Ulang (PSU), penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, atau penetapan hasil pileg berdasarkan temuan MK. Sementara ada tiga perkara yang dikabulkan penarikannya dan 1 perkara tidak dapat diterima.

Jumlah 44 perkara yang dikabulkan meningkat tiga kali lipat atau sekitar 14,81 persen dibanding 2019. Saat PHPU Pileg 2019, MK hanya mengabulkan 12 dari 261 perkara yang diregister atau sebanyak 4,59 persen.

Pilihan Editor: Ketua KPU Sebut Lembaganya Telah Kembalikan Kelebihan Anggaran Perjalanan Dinas ke Kas Negara

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP-PKB Yakin Menang Lawan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim, Singgung Perolehan Suara dan Elektabilitas

28 menit lalu

Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (kanan) seusai menerima surat rekomendasi PKS untuk Pilkada Jawa Timur di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan rekomendasi dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP-PKB Yakin Menang Lawan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim, Singgung Perolehan Suara dan Elektabilitas

PDIP menjajaki koalisi dengan PKB untuk mengusung Risma dan Marzuki Mustamar dalam menghadapi duet Khofifah-Emil Dardak yang diusung koalisi besar.


Kata Rano Karno Soal Kesiapannya Diusung PDIP di Pilkada 2024

11 jam lalu

Rano Karno saat memberikan keterangan terkait perkembangan Pilkada serentak 2024 disela kegiatan bersama seniman di Festival Cisadane Tangerang Selasa. ANTARA/Irfan
Kata Rano Karno Soal Kesiapannya Diusung PDIP di Pilkada 2024

Rano Karno mengaku masih menunggu keputusan final dari DPP PDIP.


Cak Imin Akui Telah Bertemu Utusan Megawati Bahas Koalisi di Pilkada

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin Akui Telah Bertemu Utusan Megawati Bahas Koalisi di Pilkada

Cak Imin membenarkan telah bertemu dengan utusan Megawati membahas koalisi di sejumlah pilkada.


Jelang Pilkada, Lembaga Pendidikan Diminta Tak Terseret Arus Kontes Politik

1 hari lalu

Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan di jalan raya Ciputat, Tangerang Selatan dimasa tenang pencoblosan, Senin 7 Desember 2020. Sejumlah alat peraga kampanye Pilkada 2020 Kota Tangerang Selatan masih terpantau terpasang di beberapa titik dimana KPU menetapkan jadwal masa kampanye pada 26 September hingga 5 Desember 2020. Tempo/Nurdiansah
Jelang Pilkada, Lembaga Pendidikan Diminta Tak Terseret Arus Kontes Politik

Lembaga pendidikan diwanti-wanti tetap kritis menjelang Pilkada serentak pada tahun ini.


Megawati Utus Kader PDIP Temui PKB Bahas Pilkada Jakarta dan Sejumlah Provinsi

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Megawati Utus Kader PDIP Temui PKB Bahas Pilkada Jakarta dan Sejumlah Provinsi

PDIP buka peluang berkoalisi PKB pada pilkada di banyak daerah termasuk Pilkada Jakarta. Megawati utus kadernya temui PKB.


Novel Baswedan Cs Bakal Kaji Ulang Permohonan Gugatan Batas Usia Capim KPK ke MK

1 hari lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Novel Baswedan Cs Bakal Kaji Ulang Permohonan Gugatan Batas Usia Capim KPK ke MK

Novel Baswedan dan sebelas eks penyidik KPK lainnya akan merevisi berkas permohonan gugatan batas usia capim KPK ke Mahkamah Konstitusi.


Prabowo Beri Rekomendasi Jadi Bakal Calon Bupati Bogor, Wasekjen Gerindra Respons Begini

1 hari lalu

Bakal Calon Bupati Bogor dari Partai Gerindra Rudy Susmanto di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/7/2024). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Prabowo Beri Rekomendasi Jadi Bakal Calon Bupati Bogor, Wasekjen Gerindra Respons Begini

Prabowo memberi rekomendasi ke Wasekjen Gerindra Rudy Susmanto sebagai bakal calon Bupati Bogor. Apa respons Rudy?


Terkini: Beda BPOM dan SGS Mengenai Pengawet Roti Aoka dan Okko, Tiket Pesawat akan Turun sebelum Jokowi Diganti Prabowo

1 hari lalu

Roti Okko dan Aoka (rotiokko.com/ ptindonesiabakeryfamily.com)
Terkini: Beda BPOM dan SGS Mengenai Pengawet Roti Aoka dan Okko, Tiket Pesawat akan Turun sebelum Jokowi Diganti Prabowo

Berita terkini: BPOM dan SGS beda pendapat mengenai dugaan pengawet kosmetik di roti Aoka dan Okko. Tiket pesawat akan turun sebelum Jokowi diganti Pr


Jokowi Bilang Surat Presiden Pergantian Komisioner KPU Masih Diproses

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyapa anak-anak yang menyambutnya saat tiba di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Selasa 23 Juli 2024. Presiden menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 bertema
Jokowi Bilang Surat Presiden Pergantian Komisioner KPU Masih Diproses

Jokowi tidak menjawab secara rinci ketika wartawan menanyakan kapan Surpres itu akan dikirim.


Pasokan dan Harga Sembako Berpotensi Naik saat Pilkada Serentak

1 hari lalu

Ilustrasi pembelian Sembako. TEMPO/Subekti.
Pasokan dan Harga Sembako Berpotensi Naik saat Pilkada Serentak

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengantisipasi permintaan pasokan dan harga sembako yang berpotensi mengalami lonjakan saat Pilkada.