Marak Janji Kampanye di Medsos Curi Start? Bawaslu Perlu Bersikap Tegas

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Ilustrasi pidato kampanye atau Pilpres. Pixabay
Ilustrasi pidato kampanye atau Pilpres. Pixabay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) disinyalir akan memajukan jadwal pendaftaran pasangan capres dan cawapres Pemilu 2024 dalam draf rancangan Peraturan KPU (PKPU) terbaru mereka. Saat yang sama parpol atau koalisi pengusung bacapres tertentu diduga diam-diam melancarkan janji kampanye di media sosial.

Jika sebelumnya dibuka pendaftaran pada 19 Oktober-25 November 2023, kini menjadi 10-16 Oktober 2023.

Percepatan pendaftaran itu kemudian akan mempercepat proses penentuan calon wakil presiden dari masing-masing calon presiden. Saat ini, hanya Anies Baswedan yang sudah menentukan calon wakil presidennya, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Sementara itu Prabowo dan Ganjar Pranowo belum menentukan.

Tebar Janji Kampanye di Medsos

Dilansir dari news.ubsi.ac.id, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati khawatir aksi parpol peserta pemilu dan bacapres yang mengumbar ragam janji kampanye sebelum masa kampanye berdampak buruk terh­adap integritas Bawaslu.

“Jika Bawaslu melakukan pembiaran, saya khawatir trust (kepercayaan) publik kepada Bawaslu semakin luntur,” ujar Neni dalam keterangannya, Rabu lalu, 13 September 2023.

Menurutnya, umbar janji terjadi karena aturan baru terkait kampanye. Bawaslu mesti bisa menciptakan kreativitas pence­gahan di tengah gempuran kandidat yang marak mempengaruhi pemilih dengan menghalalkan segala cara dan tidak etis.

“Bawaslu harus bersikap tegas dan ce­pat ketika menemukan dugaan pelangga­ran atau hal lain yang tidak sesuai dengan perundang-undangan,” katanya.

Masa kampanye belum juga mulai, tetapi partai politik (parpol) hingga bakal calon presiden (bacapres) sudah umbar janji. Bawaslu harus mengambil tindakan.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati khawatir aksi parpol peserta pemilu dan bacapres yang mengumbar janji-janji politik sebelum masa kampanye berdampak buruk terh­adap integritas Bawaslu.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

“Jika Bawaslu melakukan pembiaran, saya khawatir trust (kepercayaan) publik kepada Bawaslu semakin luntur,” ujar Neni dalam keterangannya, Selasa, 13 September 2023.

Menurutnya, umbar janji terjadi karena aturan baru terkait kampanye. Bawaslu mesti bisa menciptakan kreativitas pence­gahan di tengah gempuran kandidat yang marak mempengaruhi pemilih dengan menghalalkan segala cara dan tidak etis.

“Bawaslu harus bersikap tegas dan ce­pat ketika menemukan dugaan pelangga­ran atau hal lain yang tidak sesuai dengan perundang-undangan,” katanya.

Neni bilang, sejauh ini Bawaslu dinilai lamban dan kurang responsif terhadap fenomena-fenomena pemilu di tengah masyarakat, yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Bawaslu harus hadirkan kreativitas, inovasi dan progresivitas dalam kom­petisi yang adil dan setara,” ucap Neni.

Direktur Eksekutif Perkumpulan un­tuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa mengatakan, Bawaslu perlu memanggil pihak-pihak terkait yang melakukan curi start kampanye dengan mengumbar visi misi dan program.

Menurut dia, dalam undang-undang disebut unsur kampanye di antaranya adalah visi, misi, program dan citra diri. “Jadi, bisa dikategorikan sebagai program yang mereka janjikan kepada pemilih jika nanti terpilih,” kata Ninis-sapaan akrab Khoirunnisa.

Pilihan editor: Kritik Oligarki Politik Jelang Pemilu 2024, Guru Besar Sejumlah Kampus di Yogya Keluarkan Seruan

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Bawaslu Jakut soal Dharma-Kun Tak Penuhi Syarat Verifikasi Faktual Kesatu KPU DKI Jakarta

15 jam lalu

Purnawirawan Polri Dharma Pongrekun dan Insinyur Teknik Elektro R. Kun Wardana Abyoto resmi menyerahkan berkas dukungan bakal paslon di Pilkada Jakarta 2024 lewat jalur independen pada Ahad malam, 12 Mei 2024 di Gedung KPU Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Respons Bawaslu Jakut soal Dharma-Kun Tak Penuhi Syarat Verifikasi Faktual Kesatu KPU DKI Jakarta

KPU Jakarta mengumumkan bahwa pasangan calon perseorangan Dharma-Kun harus memperbaiki data faktual.


Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

Cak Imin menyebut keterbatasan 2 kursi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap bisa membuat PKB bertahan.


Biden Mundur dari Pilpres 2024, Indeks S&P 500 e-Mini Naik

3 hari lalu

Presiden AS Joe Biden memberi isyarat selama pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri baru Inggris Keir Starmer, di sela-sela KTT peringatan 75 tahun NATO, di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, AS 10 Juli 2024. REUTERS/Evelyn Hockstein
Biden Mundur dari Pilpres 2024, Indeks S&P 500 e-Mini Naik

Indeks S&P 500 e-mini naik sedikit pada hari Minggu malam, 21 Juli 2024, setelah Presiden AS Joe Biden menyatakan menarik diri dari Pilpres 2024


KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

6 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

KPU telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

6 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


Tingkatkan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

7 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Tingkatkan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta jajarannya menangani pelanggaran pada Pilkada 2024 secara profesional.


Begini Kritik Pengamat Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

7 hari lalu

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin. ANTARA/HO-Universitas Al-Azhar Jakarta/am.
Begini Kritik Pengamat Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

Pengamat mengkritik langkah mundur Gibran yang dinilai terlambat.


KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

7 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

KPU mengklaim sudah melakukan diseminasi informasi, sosialisasi, dan pendidikan pemilih dengan maksimal sebelum PSU digelar.


Caleg Terpilih Tak Lapor LHKPN Terancam Tak Dilantik, Begini Aturannya

8 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Idham Holik membuka acara focus group discussion (FGD) tindaklanjut putusan MA nomor 23P/Hum/2024 soal batas minimal usia calon kepala daerah di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Caleg Terpilih Tak Lapor LHKPN Terancam Tak Dilantik, Begini Aturannya

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


Bawaslu Bakal Lakukan Pengawasan Melekat Produksi sampai Distribusi Surat Suara

9 hari lalu

Ilustrasi Surat Suara Pemilihan Umum. TEMPO/Dasril Roszandi
Bawaslu Bakal Lakukan Pengawasan Melekat Produksi sampai Distribusi Surat Suara

Pengawasan melekat logistik tersebut akan diatur dalam Peraturan Bawaslu yang saat ini dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.