Sejumlah Tanggapan soal Usulan Pilkada Dimajukan, dari Presiden, Wapres, Parpol hingga DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024 dalam beberapa waktu terakhir mengemuka karena terdapat anggapan bahwa pemungutan suara pada November tidak sesuai dengan desain awal keserentakan pilkada. Sehingga penyelenggaraanya pun harus dimajukan menjadi September 2024.

Wacana  tersebut juga muncul dalam ranah publik agar roda kepemimpinan pemerintah daerah tidak terlalu lama diisi oleh penjabat kepala daerah. Percepatan penyelenggaraan pilkada itu disebut-sebut akan dilakukan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) oleh Presiden.

Namun Presiden Joko Widodo mengatakan urgensi penerbitan Perpu tentang Pilkada 2024 perlu dipertimbangkan secara mendalam.

"Belum sampai ke situ kok saya. Urgensinya apa, alasannya apa, semuanya perlu dipertimbangkan secara mendalam," kata Jokowi di sela kegiatan di Tangerang, Banten, Kamis kemarin, 31 Agustus 2023.

Jokowi berujar semua kajian masih dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dia mengaku belum mengetahui hasil kajian tersebut. "Saya kira semua itu masih kajian di Kemendagri dan saya belum tahu mengenai itu," ujarnya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah dimajukan dari November 2024, maka waktunya jangan terlalu jauh dari Pemilihan Presiden-Wakil Presiden pada Februari 2024.

"Kalau pun alasannya ada, artinya logikanya masuk, dan ada, jangan terlalu jauh mungkin jaraknya, jangan terlalu jauh sesudah pilpres ke pilkada," kata Ma'ruf setelah menghadiri acara Haul Masyayikh, Wisuda Purna Siswa, dan Hari Jadi ke-28 Pondok Pesantren Al-Anwar Bangkalan, Jawa Timur, seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Kamis, 31 Agustus 2023.

Meski demikian, Ma'ruf menegaskan bahwa pemajuan Pilkada 2024  baru sebatas usulan. Menurut dia realisasi pemajuan waktu pilkada tergantung dengan urgensi serta dampaknya. Jika terdapat urgensi pemajuan pilkada yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Ma'ruf menilai kenapa tidak agar hal itu terjadi.

"Kita akan lihat kalau alasannya masuk akal, ya, saya kira untuk kebaikan saja. Kalau tidak, itu tentu akan kembali ke waktu yang lama. Jadi kalau memang memajukan itu punya nilai tambah, nilai kebaikan ya kenapa tidak, bisa saja begitu," tutur Ma'ruf.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan keberatan terhadap wacana percepatan Pilkada 2024. Menurutnya, percepatan jadwal pelaksanaan pilkada dapat mengganggu persiapan partai.

"Jangan, tetap on schedule (sesuai jadwal) saja karena kan itu semua orang sudah mempersiapkan, masing-masing partai sudah mempersiapkan, jeda waktu itu sudah dihitung banget loh. Jeda waktu sekian bulan kalau kami sudah hitung-hitungan banget, sudah matang," ujarnya saat ditemui di kompleks DPR RI, Jakarta Selatan, Kamis, 31 Agustus 2023. 

Menurut Habiburokhman wacana memajukan atau mengundurkan jadwal pilkada merusakan strategi pemenangan parpol. Selain itu, dia menyatakan perubahan jadwal ini dikhawatirkan mengurangi kesiapan amunisi yang telah disiapkan masing-masing partai politik.

"Tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Bisa merusak startegi kami. Karena kan orang capek. Capeknya Pilpres 2024 belom ilang, kalau dimajukan takutnya tidak siap, berantakan malah," ujarnya. 

Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin menilai perlu dilakukan kajian lebih mendalam soal usulan perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024 yang dimajukan dari 27 November menjadi September 2024.

"Perubahan jadwal ini berpotensi menimbulkan kegaduhan baru, sekaligus mendorong munculnya ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara pemilu dan pembuat undang-undang," kata Yanuar dalam keterangannya, Jumat pekan lalu, 25 Agustus 2023.

Apabila perubahan jadwal Pilkada 2024 diusulkan saat pembahasan jadwal pemungutan suara Pileg dan Pilpres 2024, menurutnya, maka dinamika politik sekarang lebih kondusif dan secara psikologis tidak akan menimbulkan prasangka.

"Pelaksanaan pilkada serentak di bulan November 2024 akan lebih netral dari kemungkinan intervensi pemerintah, sebab pemerintahan baru belum terkonsolidasi secara sempurna di bulan November 2024," ujar Yanuar.

TIKA AYU | ANTARA

Pilihan Editor: Heru Budi Lempar Sinyal Soal Pilkada DKI 2024: Alam Semesta yang Menjawab, Esok Penuh Misteri