Didukung Perindo, Ganjar Pranowo Yakin Elektabilitasnya Terdongkrak

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berbincang dengan bakal calon presiden Ganjar Pranowo saat memberikan keterangan usai pertemuan di DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berbincang dengan bakal calon presiden Ganjar Pranowo saat memberikan keterangan usai pertemuan di DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Perindo pimpinan Hary Tanoesoedibjo resmi bekerja sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dengan dukungan itu, Ganjar pun yakin elektabilitasnya akan meningkat.

Keyakinan Ganjar tak lepas dari kerajaan media yang dimiliki oleh Hary Tanoe. Dia merupakan pendiri MNC Group dan kini masih menjabat sebagai Chairman PT MNC Investama Tbk. Hary Tanoe juga merupakan Direktur Utama dari sejumlah perusahaan media, di antaranya PT Global Mediacom, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), dan PT Media Nusantara Citra. Selain televisi, kerajaan media Hary Tanoe juga meliputi sejumlah media daring seperti Okezone dan Sindonews.. 

“Saya hakul yakin karena Perindo punya kekuatan media yang besar. Medianya besar sekali. Maka ini bisa menjangkau ke pelosok dan itu membuat tingkat awareness makin tinggi. Dan dari hasil survei yang ada, itu dibutuhkan sampai pada tingkat mendorong elektabilitas,” kata Ganjar usai kunjungan dan deklarasi dukungan Perindo di Kantor DPP PDIP, Jakarta Selatan, Jumat, 9 Juni 2023.

Tim pemenangan Ganjar sudah kelompokkan masyarakat dan petakan isu yang akan digunakan

Ganjar bercerita, tim pemenangannya sedianya sudah memetakan sejumlah hal yang diperlukan menjelang kontestasi Pilpres 2024. Misalnya, kata dia, kelompok yang disasar, metodologi pendekatan, hingga isu yang tepat digunakan terhadap kelompok tersebut.

“Banyak sekali masukan kepada kita, pada kelompok mana, baby boomers dengan isu apa, kelompok milenial dengan isu apa, mana kelompok Gen Z dengan isu apa,” kata dia.

Usai didukung Perindo, Ganjar menyebut dirinya berencana menyempatkan mampir ke Kantor Perindo saat menunaikan lawatan ke berbagai daerah. Saat menyambangi daerah-daerah untuk sosialisasi dan konsolidasi partai, Ganjar biasanya mampir ke kantor wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah bekerja sama dengan PDIP.

“Pada saat pertemuan partai di PDIP, kami selama ini mampir, berkunjung, bersilaturahmi, dan berkoordinasi dengan PPP. Rasanya tambah 1 lagi PR nya. Saya harus mengunjungi Kantor Perindo,” kata dia.

Hary Tanoe puji Ganjar dan PDIP 

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menyebut Ganjar adalah sosok yang sangat mudah diterima di masyarakat. Hal inilah yang jadi salah satu pertimbangan Perindo untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah itu.

“Masih muda dan yang paling penting memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan apa yang sudah baik yang kita lihat pada hari ini,” kata Hary.

Hary turut menilai PDIP jadi satu-satunya parpol yang siap menghadapi Pemilihan Presiden 2024. Sebab, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini punya kursi yang cukup untuk mengusung capres dan cawapres sendiri.

“Kenapa PDIP? Karena PDIP adalah partai yang paling siap hari ini, yang memenuhi presidential threshold di atas 20 persen untuk mengusung capres. Jadi ada satu kepastian untuk kita memulai perjuangan,” kata dia.

Elektabilitas Ganjar Pranowo dalam beberapa bulan terakhir memang disebut mengalami kemerosotan. Sejumlah lembaga survei menyebut elektabilitas Ganjar saat ini sudah tersalip oleh Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Penurunan elektabilitas ini disebut tak lepas dari citra Ganjar yang dianggap sebagai penyebab gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia, kegagalannya dalam memberantas kemiskinan di Jawa Tengah dan juga kesan bahwa dia hanya sebagai seorang petugas partai dan bukan petugas rakyat. 

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bawaslu: Dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara Prabowo-Gibran Tidak Memenuhi Syarat Materiil

16 menit lalu

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi bersama Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat menghadiri Rapat Pleno Terbuka Perubahan Metode Memilih Di Luar Negeri Pada Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Kamis 28 Desember 2023. Pemungutan Suara di Sejumlah Negara Dialihkan via Pos. Sebagai informasi, menurut UU Pemilu, terdapat tiga metode pemungutan suara di mancanegara, yakni TPS luar negeri, kotak suara keliling, dan pos. TEMPO/Subekti.
Bawaslu: Dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara Prabowo-Gibran Tidak Memenuhi Syarat Materiil

Ketua Bawaslu menyatakan kajian awal laporan tersebut memenuhi unsur formil, tapi tidak memenuhi syarat meteriil.


Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

51 menit lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

Puan Maharani mengklaim dia tidak memberi instruksi kepada Fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket.


Menanti Kesaksian Menteri Jokowi dalam Sengketa Pilpres 2024

1 jam lalu

Kesaksian empat anggota kabinet Presiden Jokowi dibutuhkan dalam sengketa pilpres 2024.
Menanti Kesaksian Menteri Jokowi dalam Sengketa Pilpres 2024

Kesaksian empat menteri Jokowi dibutuhkan dalam sengketa pilpres 2024.


PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

2 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

3 jam lalu

Anggota komisi III DPR fraksi PDI P Arteria Dahlan tertidur saat sidang putusan sistem pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. Dalam putusannya, MK menolak permohonan para pemohon secara keseluruhannya dan tetap menggunakan proporsional terbuka untuk pemilu 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

Beberapa caleg petahana dari PDIP gagal lolos ke Senayan, padahal nama mereka begitu populer. Selain Kris Dayanti dan Arteria Dahlan, siapa lagi?


Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

4 jam lalu

Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

Usai Pileg 2024, kursi ketua DPR jadi pembahasan menarik berikutnya. Benarkah jatah kursi ketua DPR hanya hak partai pemenang pemilu?


Masuk Bursa Pilkada Jawa Tengah, Bambang Pacul Tunggu Arahan Megawati

6 jam lalu

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Pacul Wuryanto ditemui di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019. TEMPO/Putri.
Masuk Bursa Pilkada Jawa Tengah, Bambang Pacul Tunggu Arahan Megawati

Bambang Pacul mengaku belum ada arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai cagub Jateng.


RUU DKJ Disahkan, Gibran Bakal Punya Kewenangan Besar di Kawasan Aglomerasi?

7 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
RUU DKJ Disahkan, Gibran Bakal Punya Kewenangan Besar di Kawasan Aglomerasi?

RUU DKJ disahkan, apakah Gibran akan punya kewenangan besar di kawasan aglomerasi?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

7 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.


Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

10 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

Tim Hukum Amin menilai empat menteri mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan permohonannya di sidang sengketa Pilpres 2024.