Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pencairan JHT Meningkat, Partai Buruh Singgung Soal PHK Massal

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh, Adityo Fajar. Dok. Partai Buruh
Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh, Adityo Fajar. Dok. Partai Buruh
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh menyoroti soal tren peningkatan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Meskipun pencairan tersebut bisa saja terjadi karena banyaknya orang yang pensiun, mereka menilai hal itu juga tak lepas dari maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi saat ini. 

Mengutip laporan yang dirilis oleh media CNBC Indonesia, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh, Fajar Adityo, menyatakan tren pencairan JHT terlihat jelas pada tahun lalu. Menurut data tersebut, pencairan JHT di tahun 2022 dilakukan oleh 3.395.961 orang. 

"Memang pencairan JHT bisa pula dikarenakan orang-orang yang sudah memasuki masa pensiun. Tetapi pencairan massal JHT juga menjelaskan kemungkinan terjadinya PHK masif," kata Fajar dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 8 Juni 2023.

Jumlah ini, menurut dia, meningkat signifikan hingga 839 ribu (dibanding tahun lalu). Fajar pun mengontraskan data tersebut dengan klaim pemerintahan Presiden Jokowi yang menyatakan pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 berhasil dijalankan. Menurut dia, kondisi pasca pandemi saat ini justru lebih buruk ketimbang saat pandemi masih berlangsung.  

"Kenaikan pencairan JHT selama masa paling pelik, yaitu periode pandemi, hanya sebesar 300-an ribu (2019-2020). Jauh lebih tinggi di periode ketika ekonomi dinyatakan telah pulih," kata dia. 

Tren pengangguran di kalangan anak muda

Masih mengutip data dari laporan yang sama, Fajar juga menyoroti soal tren pengangguran di Indonesia. Secara angka, menurut dia, jumlah pengangguran di Indonesia mungkin bisa dianggap kecil, yaitu 7,99 juta atau 5,45 persen dari total angkatan kerja.  

Akan tetapi, menurut Fajar, dari 7,99 orang yang menganggur 46 persen diantaranya adalah anak muda Gen Z yang masuk dalam kelompok usia produktif. 

"Mereka diidentifikasi sebagai kelompok usia yang baru lulus SMA dan kuliah. Jumlah ini terus meningkat sejak pandemi. Sederhananya, anak muda Indonesia makin kesusahan mencari kerja," kata dia. 

Selanjutnya, soal pekerja informal hingga pekerja yang tak mendapatkan jaminan kepastian kerja

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hasto Kristiyanto Bicara Usulan Agar Jokowi Jadi Ketua Umum PDIP Gantikan Megawati

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri), dan Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo (kanan) saat menghadiri Rakernas ke-4 PDI Perjuangan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat, 29 September 2023. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-4 tersebut mengangkat tema
Hasto Kristiyanto Bicara Usulan Agar Jokowi Jadi Ketua Umum PDIP Gantikan Megawati

Hasto Kristiyanto buka suara soal usulan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.


Hasto Tanggapi Usulan Jokowi Jadi Ketua Umum PDIP setelah Pemilu 2024

6 jam lalu

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan hasil pertemuan empat partai politik pendukung bacapres Ganjar Prabowo di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Jakarta Pusat, Senin, 2 September 2023. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Hasto Tanggapi Usulan Jokowi Jadi Ketua Umum PDIP setelah Pemilu 2024

Hasto menanggapi usulan Guntur Soekarnoputra untuk menjadikan Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP dan Megawati sebagai Dewan Pembina PDIP setelah Pilpres 2024.


Kawal Putusan Judicial Review Omnibus Law, Partai Buruh Akan Gelar Aksi di MK

6 jam lalu

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal berorasi saat atusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu 26 Juli 2023. Dalam aksi kali ini ada tiga isu yang diusung yakni cabut omnibus law UU Cipta Kerja, naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%, dan cabut UU Kesehatan. TEMPO/Subekti.
Kawal Putusan Judicial Review Omnibus Law, Partai Buruh Akan Gelar Aksi di MK

Partai Buruh akan menyampaikan dua tuntutan utama dalam aksi yang digelar Senin, 2 Oktober 2023. Diantaranya cabut OMnibus Law UU Cipta Kerja.


Partai Buruh Akan Unjuk Rasa Kawal Putusan soal Gugatan UU Cipta Kerja

9 jam lalu

Said Iqbal berorasi di hadapan para buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Para buruh berasal dari Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen dengan alasan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country dan pencabutan omnibus law UU Cipta. Tempo/Magang/Joseph.
Partai Buruh Akan Unjuk Rasa Kawal Putusan soal Gugatan UU Cipta Kerja

Partai Buruh akan berunjuk rasa di gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengawal putusan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023.


Survei Indikator: PDIP Masih Dominan Jelang Pemilu 2024, Pengaruh Ketokohan Jokowi

9 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo saat berpidato dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional IV/2023 PDIP di JiExpo Kemayoran, diikuti dari Youtube PDIP Jakarta, Jumat, 29 September 2023. ANTARA/Andi Firdaus
Survei Indikator: PDIP Masih Dominan Jelang Pemilu 2024, Pengaruh Ketokohan Jokowi

Jokowi memberi pengaruh pada suara PDIP menjelang Pemilu 2024


Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

10 jam lalu

Bakal Calon Presiden Anies Baswedan usai mengisi acara Idea Fest 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Sabtu, 30 September 2023. TEMPO/Bagus Pribadi
Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

Anies menuturkan mahalnya biaya kampanye bukan berarti ketika menjadi pejabat harus balik modal


Terkini Bisnis: Tarif Flat LRT Jabodebek, Jokowi Sebut Jumlah Waduk di Indonesia

10 jam lalu

Aktivitas perjalanan LRT Jabodebek melintas di kawasan Setiabudi, Jakarta, Senin, 11 September 2023. Setidaknya ada empat gangguan utama yang telah diterima laporannya oleh Kemenhub, yaitu terkait pintu kereta, layar informasi penumpang, kelistrikan, dan sistem operasi. TEMPO/Subekti.
Terkini Bisnis: Tarif Flat LRT Jabodebek, Jokowi Sebut Jumlah Waduk di Indonesia

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 30 September 2023 dimulai dengan tarif flat LRT Jabodebek yang berakhir hari ini.


Jokowi Sebut Waduk di Indonesia Belum Capai 10 Persen Dibanding Cina dan Korea, Begini Penjelasan PUPR

12 jam lalu

Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. [TEMPO/ Andrey Prasetyo]
Jokowi Sebut Waduk di Indonesia Belum Capai 10 Persen Dibanding Cina dan Korea, Begini Penjelasan PUPR

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyebutkan jumlah infrastuktur waduk di Indonesia masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara lain.


Prabowo Ungkap Alasan Bergabung dengan Jokowi Respons Kekecewaan Pendukungnya

12 jam lalu

Prabowo Subianto menghadiri acara Seminar Nasional Kebangsaan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 September 2023. Tempo/Nur Khasanah Apriliani
Prabowo Ungkap Alasan Bergabung dengan Jokowi Respons Kekecewaan Pendukungnya

Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya memutuskan bergabung bersama Presiden Jokowi dengan menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju


Puan Maharani Nilai Jokowi Tak Cawe-Cawe Partai Selain PDIP

12 jam lalu

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Geraldi/nr
Puan Maharani Nilai Jokowi Tak Cawe-Cawe Partai Selain PDIP

Puan Maharani mengatakan pihaknya tak melihat Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan campur tangan atau cawe-cawe di partai selain PDIP.