6 Tips Mengikuti Pemilihan Presiden untuk Pemilih Pemula

image-gnews
Pemilih Pemula Dinilai Penting
Pemilih Pemula Dinilai Penting
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang setiap warga akan menggunakan hak pilihnya. Seluruh lapisan masyarakat akan menggunakan suaranya guna menentukan masa depan Indonesia lima tahun mendatang. Tak terkecuali pemilih pemula dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Namun demikian, pemilih pemula harus ditekankan dapat memilih dengan cara cerdas dan berintegritas. Pasalnya, seperti dijelaskan dari Antara, Pemilu kerap menimbulkan masalah tersendiri bagi masyarakat dalam menentukan pilihan. Hal ini disebabkan masyarakat yang disodori begitu banyak nama calon, program kerja yang hampir serupa, dan informasi yang kurang lengkap selama masa kampanye.

Oleh sebab itu, dengan menjadi pemilih pemula yang cerdas dapat menekan angka kecurangan pemilu dan pelanggaran yang mungkin terjadi. Dan tentunya bukan hanya sekedar memilih, tetapi juga mengetahui program yang dimaksud untuk menciptakan kesejahteraan merata.

Sebagai pemilih pemula, merangkum dari berbagai sumber berikut 6 tips menjadi pemilih cerdas.

1. Pastikan terdaftar menjadi pemilih tetap

Sebagai pemilih yang cerdas, pastikan nama pemilih sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau belum. Hal ini dapat dilakukan dengan mengunjungi kelurahan tempat tinggal. Bila belum terdaftar, laporkan agar dapat dimasukan ke daftar pemilih hasil perbaikan (DPTHP).

2.Cari tahu syarat-syarat sebagai pemilih

Untuk terdaftar sebagai pemilih ada beberapa syarat yang wajib diketahui. Mengutip dari jatengprov.go.id, diantaranya yaitu genap berusia 17 tahun, tidak sedang terganggu jiwa, tidak dicabut hak pilihnya, berdomisili di daerah pemilihan sesuai KTP, dan tidak sedang menjadi anggota TNI/Polri.

3. Aktif mengikuti perkembangan informasi soal Pemilu

Aktif mengikuti perkembangan informasi seputar Pemilu melalui media sosial milik KPU. Masing masing Satker KPU Di Provinsi maupun KPU Kabupaten atau Kota memiliki akun resmi media sosial. Alhasil, ikuti akun media sosial tersebut agar mendapatkan informasi terbaru terkait dengan kegiatan dan berita terupdate tentang pemilu 2024.

4.  Ketahui visi, misi, dan program kerjanya

Tips lainnya untuk menjadi pemilih pemula yang cerdas adalah perhatikan visi dan misi yang dibuat kandidat. Pastikan visi dan misi tersebut sudah relevan dan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Tak kalah penting, pilihlah calon pemimpin yang memiliki program kerja yang terukur dan tentunya realistis untuk dijalankan. Jangan sampai para calon justru tidak mengetahui apa-apa, sebab hal itu akan menjadi kelemahan mereka kedepannya.

5. Kenali rekam jejak kandidat

Sebagai pemilih cerdas Pemilu 2024, pemilih pemula harus mempertimbangkan pilihannya melalui sejumlah aspek. Salah satunya melalui rekam jejak terdahulu yang dimiliki setiap calon presiden. Pemilih pemulah harus menghindari calon yang memiliki cacat hukum. Jadilah pemilih yang rajin melacak informasi rekam jejak calon pilihannya, mulai dari latar belakang, pendidikan, keluarga, aktivitas sosial di lingkungannya, pekerjaannya, dan kerja yang sudah dilakukan untuk banyak orang. 

6. Jangan Golput

Untuk menjadi pemilih pemula yang cerdas, turut memberikan informasi seputar pemilu dari sumber yang terpercaya dan mengajak untuk menggunakan hak suara alias tidak golput. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya Golput pada 2009.

Melansir dari uin-suska.ac.id, fatwa ini juga didukung oleh fatwa MUI yang ada di beberapa daerah. Bahwa nasabul imam atau mengangkat pemimpin adalah wajib dan merupakan ijtihad politik dalam meminimalisir angka dan fenomena Golput.

Pilihan Editor: Presiden Jokowi Akui Tak Akan Netral pada Pilpres 2024

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

 

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bukti Amburadulnya Pemilu 2024

9 jam lalu

Bukti Amburadulnya Pemilu 2024

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan 44 perkara sengketa Pemilu 2024. Jumlah ini lebih banyak dibanding Pemilu 2019 yang hanya 13.


Jalankan Putusan MK, KPU Kalbar Siapkan PSU di Kabupaten Sintang

11 jam lalu

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan hakim konstitusi memimpin sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Jalankan Putusan MK, KPU Kalbar Siapkan PSU di Kabupaten Sintang

Persiapan KPU Kalbar mencakup penyusunan surat tindak lanjut yang akan dibuat KPU RI perihal pelaksanaan PSU.


KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

11 jam lalu

Komisioner KPU Idham Holik menerangkan jadwal pendaftaran Bacaleg DPR RI, DPRD, dan DPD untuk Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Ahad, 30 April 2023. TEMPO/Ima Dini Safira
KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah atau Pilkada sedang dalam tahap harmonisasi di Kemenkumham. KPU bakal segera mempublikasikan


Sengketa Pileg 2024: Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Gelar PSU Tanpa Kampanye

18 jam lalu

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri metode Kotak Suara Keliling menunjukkan amplop tersegel dalam rekapitulasi perhitungan hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 11 Maret 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rekapitulasi hasil PSU Pemilu 2024 dengan daftar pemilih tetap luar negeri untuk PSU di Kuala Lumpur mencapai 62.217 orang yang terdiri dari 42.372 orang pemilih TPSLN dan 19.845 orang pemilih kotak suara keliling. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
Sengketa Pileg 2024: Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Gelar PSU Tanpa Kampanye

KPU daerah diminta memberitahukan rencana PSU kepada kepala daerah, pimpinan instansi dan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan.


Respons Calon Anggota DPD Sumbar soal MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang

1 hari lalu

Calon anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar) dengan perolehan suara terbanyak yakni 465.958 Cerint Iralloza Tasya saat diwawancarai di Padang. (ANTARA/Muhammad Zulfikar).
Respons Calon Anggota DPD Sumbar soal MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang

MK memerintahkan KPU agar melakukan PSU anggota DPD di Sumatra Barat. Putusan MK ini menuai respons dari calon anggota DPD di Ranah Minang.


BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Terkait Perjalanan Dinas Senilai Rp39 Miliar

1 hari lalu

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Terkait Perjalanan Dinas Senilai Rp39 Miliar

KPU menyatakan telah mengembalikan biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp10,5 miliar seperti temuan BPK.


Hadiri Sidang Etik MK, Anwar Usman Jelaskan Hubungannya dengan Kuasa Hukum KPU

1 hari lalu

Anggota Hakim Konstitusi Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Sebanyak 207 perkara akan dibacakan putusan dismissal-nya. Secara keseluruhan, terdapat 297 perkara sengketa Pileg, baik Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota yang didaftarkan ke MK. TEMPO/Subekti.
Hadiri Sidang Etik MK, Anwar Usman Jelaskan Hubungannya dengan Kuasa Hukum KPU

Anwar Usman dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK atas dugaan pelanggaran etik dna konflik kepentingan


Respons KPU soal MK Kabulkan 44 Perkara PHPU Pileg 2024

2 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Respons KPU soal MK Kabulkan 44 Perkara PHPU Pileg 2024

KPU menanggapi putusan MK yang mengabulkan 44 gugatan dari 297 perkara PHPU Pileg 2024. KPU mengatakan bakal melakukan ini.


Aneka Respons soal Peluang Kaesang Maju Pilkada: Dari Jokowi, PSI, hingga Pengamat Politik

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menjawab soal isu pancalonannya menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Aneka Respons soal Peluang Kaesang Maju Pilkada: Dari Jokowi, PSI, hingga Pengamat Politik

Berbagai tanggapan muncul setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang dianggap melempangkan jalan Kaesang ke Pilkada 2024.


Ketua KPU Sebut Lembaganya Telah Kembalikan Kelebihan Anggaran Perjalanan Dinas ke Kas Negara

2 hari lalu

Ketua KPU Sebut Lembaganya Telah Kembalikan Kelebihan Anggaran Perjalanan Dinas ke Kas Negara

Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa KPU telah mengembalikan kelebihan anggaran perjalanan dinas yang menjadi temuan BPK ke kas negara