Pemilu 2024: Inilah Profil Partai Persatuan Pembangunan

image-gnews
Seorang calon legislatif yang tengah hamil dari Partai Persatuan Pembangunan berlambang Kabah melakukan kampanye bersama sejumlah perempuan cantik dengan membagikan bunga dan bendera kepada pengguna jalan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jakarta (20/3). Kampanye terbuka PPP di Jakarta tersebut dilakukan dengan aksi simpatik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan mengusung slogan sembilan berkah, sembilan program dan sembilan titik, kampanye ini merupakan strategi tersendiri untuk menari perhatian masyarakat khusunya pengguna jalan yang lewat untuk meningkatkan elektabilitas partai. TEMPO/Imam Sukamto
Seorang calon legislatif yang tengah hamil dari Partai Persatuan Pembangunan berlambang Kabah melakukan kampanye bersama sejumlah perempuan cantik dengan membagikan bunga dan bendera kepada pengguna jalan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jakarta (20/3). Kampanye terbuka PPP di Jakarta tersebut dilakukan dengan aksi simpatik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan mengusung slogan sembilan berkah, sembilan program dan sembilan titik, kampanye ini merupakan strategi tersendiri untuk menari perhatian masyarakat khusunya pengguna jalan yang lewat untuk meningkatkan elektabilitas partai. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan atau PPP resmi menjadi peserta Pemilu 2024. Salah satu partai politik tertua di Indonesia ini masuk daftar 17 partai yang lolos verifikasi yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Rabu, 14 Desember 2022 lalu.

PPP menjadi satu-satunya partai politik petahana yang ikut kocok ulang nomor urut untuk Pemilu mendatang. Mereka mendapatkan nomor urut 17. Pada Pemilu 2019, partai berlambang Ka’bah itu mendapat nomor urut 10. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan nomor urut 10 membawa sial. Mereka bersyukur dapat nomor 17. Pasalnya, identik dengan tanggal kemerdekaan hingga jumlah rakaat salat.

“Kalau agak kleniknya karena dengan nomor 10 kami dalam tanda kutip sial. Kita harus coba peruntungan baru,” ucap Arsul pada medio Desember 2022 lalu.

Profil Partai Persatuan Pembangunan atau PPP

Melansir laman ppp.or.id Partai Persatuan Pembangunan atau PPP didirikan pada 5 Januari 1973. Partai yang identik dengan warna hijau ini merupakan hasil fusi atau gabungan dari empat partai berbasis Islam. Keempatnya yaitu Partai Nahdhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, dan Partai Islam Perti.

Adapun pelopor berlambang Ka’bah ini yaitu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU KH Idham Chalid, Ketua Umum atau Ketum Parmusi H Mohammad Syafaat Mintaredja, Ketum PSII Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum Perti H Rusli Halil dan H Mayskur selaku Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di DPR. Dengan digabungnya partai-partai besar berbasis Islam tersebut, PPP memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam”.

Awal berdiri, PPP menerapkan asas Islam dengan lambang Ka’bah. Namun sejak 1984, partai ini menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan undang-undang dan sistem politik saat itu. Perubahan itu tak bukan juga karena adanya tekanan politik dalam kekuasaan Orde Baru. PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dengan lambang bintang segi lima berdasarkan Muktamar I PPP tahun 1984.

Dalam perjalanannya, PPP kembali menggunakan asas Islam setelah Soeharto mundur pada 1998. Lambang Kabah kembali digunakan berdasarkan kesepakatan dalam Muktamar IV akhir 1998. Meski berasas Islam, PPP berkomitmen untuk terus menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila.

Ketum PPP pertama adalah H Mohammad Syafaat Mintaredja. Dia dilantik pada Januari 1973 dan menjabat sampai 1978. Hingga selanjutnya ketum partai secara berturut-turut antara lain H Jailani Naro, H Ismail Hasan Metareum, H Hamzah Haz, Suryadharma Ali, Romahurmuziy, Suharso Monoarfa, dan Muhamad Mardiono.

Adapun visi PPP yaitu “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai ke-Islaman”.

Muasal PPP

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah berdirinya era reformasi, melansir laman ppp.or.id untuk kali pertama Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden digelar mulai 1999. Pada Pemilu 1999, untuk legislatif, PPP berhasil meraih 11,31 juta suara atau 10,72 persen dari total suara sah nasional. Berdasarkan capaian tersebut, Partai Ka’bah berhasil menempatkan 58 wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jumlah tersebut mengisi 12,55 persen dari total anggota parlemen pusat.

Kemudian pada Pemilu 2004, perolehan suara PPP menurun jadi 9,24 juta suara atau 8,12 persen. Jumlah kursi DPR yang berhasil diamankan tetap 58. Kendati begitu, secara persentase jumlahnya turun jadi 10,55 persen. Pemilu periode berikutnya, yakni pada 2009, juga mengalami penurunan. Bahkan terbilang anjlok dibanding pada 1999. Jumlahnya yaitu 5,54 juta suara atau hanya 5,33 persen dari total suara sah nasional.

Pada Pemilu 2014, perolehan suara “Partai Hijau” ini sempat meningkat menjadi 8,12 juta suara atau 6,53 persen. Namun pada Pemilu 2019 perolehan suara PPP kembali menyusut menjadi 6,3 juta suara. Secara persentase bahkan jumlahnya kalah jeblok dengan pemilu 2009, yakni hanya 4,53 persen. PPP di DPR hanya mendapatkan 19 dari 575 kursi atau 3,3 persen. Perolehan ini menjadi yang terburuk sejak 1999.

Sebagai partai pendukung pemerintah, PPP mendapatkan satu kursi menteri dari Presiden Joko Widodo untuk membantu kabinetnya. Kader PPP yang jadi menteri adalah Suharso Monoarfa. Sosok yang sebelumnya menjadi sebagai Pelaksana Tugas atau Plt Ketum PPP ini dilantik Jokowi sebagai Kepala Bappenas.

Dia menggantikan Bambang Brodjonegoro yang ditunjuk Jokowi jadi Menteri Riset Dan Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional.

Pilihan editor : 
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

1 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Kontroversi Pilpres 2024: Kilas Balik Cawapres Gibran Disebut Nepo Baby oleh Media Asing

3 jam lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya terkait jatah menteri untuk Partai Golkar di kabinet Prabowo-Gibran. Foto diambil di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kontroversi Pilpres 2024: Kilas Balik Cawapres Gibran Disebut Nepo Baby oleh Media Asing

Jelang Pemilu 2024, Presiden Jokowi ramai dibincangkan melakukan praktik nepotisme. Gibran, putra sulungnya, yang maju cawapres pun disebut Nepo Baby


Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

3 jam lalu

Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

Usai Pileg 2024, kursi ketua DPR jadi pembahasan menarik berikutnya. Benarkah jatah kursi ketua DPR hanya hak partai pemenang pemilu?


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

5 jam lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Tim Pembela Prabowo-Gibran, Anggap Pemilu 2024 Paling Damai hingga Menilai Gugatan PHPU Banyak Asumsi

9 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra didampingi jajaran Tim Pembela Prabowo-Gibran mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
Tim Pembela Prabowo-Gibran, Anggap Pemilu 2024 Paling Damai hingga Menilai Gugatan PHPU Banyak Asumsi

Para pengacara yang tergabung dalam tim pembela Prabowo-Gibran, yaitu Otto Hasibuan, Fahri Bachmid, Hotman Paris Hutapea, dan O.C. Kaligis.


Respons Tim Hukum Prabowo-Gibran atas Panen Gugatan Pemilu 2024

10 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berbincang dengan Komisioner KPU Mochammad Afifuddin saat menghadiri Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan kepada KPU sebagai termohon. TEMPO/Subekti.
Respons Tim Hukum Prabowo-Gibran atas Panen Gugatan Pemilu 2024

Bagaimana respons para pengacara THN Prabowo-Gibran saat kubunya sedang dibanjiri gugatan pasca-Pemilu 2024


Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

17 jam lalu

Prabowo Subianto bersama Megawati Sukarnoputri saat menyaksikan pertandingan Pencak Silat di Padepokan Silat TMII, Jakarta Timur, Rabu 29 Agustus 2018. Ryan Dwiky Anggriawan/TEMPO
Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

Puan Maharani melempar sinyal bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo pasca-Pemilu 2024 bisa saja terjadi.


Alasan Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Aiman Witjaksono

19 jam lalu

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono saat menghadiri sidang Praperadilan soal penyitaan barang bukti ponsel dalam kasus dugaan 'Polisi Tak Netral' di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 27 Februari 2024. Hakim tunggal menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Aiman Witjaksono soal penyitaan ponsel dalam kasus dugaan 'polisi tak netral' dan menyatakan penyitaan ponsel itu tetap sah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Aiman Witjaksono

Polda Metro Jaya menegaskan penghentian kasus Aiman Witjaksono tak bernuansa politis menyusul rampungnya Pilpres 2024.


Tim Pembela Prabowo-Gibran: Pemilu Kali Ini Paling Damai

21 jam lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Pembela Prabowo-Gibran: Pemilu Kali Ini Paling Damai

Tim Pembela Prabowo-Gibran mengklaim bahwa Pemilu 2024 sebagai yang paling damai.


Anies dan Ganjar Minta Pemilu Ulang, Otto Hasibuan: Berpotensi Krisis Ketatanegaraan

22 jam lalu

Sebanyak 45 orang anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam sengketa hasil Pilpres pada Senin malam, 25 Maret 2024. Sejumlah tokoh tampak hadir, di antaranya Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, O.C. Kaligis, hingga Hotman Paris. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies dan Ganjar Minta Pemilu Ulang, Otto Hasibuan: Berpotensi Krisis Ketatanegaraan

Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, merespons soal permintaan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa Pilpres.