TEMPO.CO, Jakarta - Rumah Demokrasi meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki mitigasi sistem informasi digital dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pimpinan Rumah Demokrasi, Ramdansyah, mengatakan, dengan semakin majunya teknologi, maka penyelenggara Pemilu sangat wajar menggunakan perangkat teknologi, tetapi jangan sampai hal tersebut merugikan penyelenggaraan Pemilu.
Menurut dia, Bawaslu dan KPU harus belajar dari kasus serangan siber terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI). Dia menilai serangan tersebut harus dilihat sebagai early warning untuk dapat memformulasikan hal-hal yang patut disiapkan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Patut adanya mitigasi terhadap kasus seperti ini sebagai upaya perlindungan hak-hak korban," kata Ramdansyah melalui keterangan persnya, Kamis 1 Juni 2023.
Bawaslu harus memiliki akses untuk mengawasi sistem informasi KPU
Ramdansyah mengatakan, Bawaslu diharapkan dapat memiliki akses untuk mengawasi sistem informasi yang dimiliki KPU. Selain untuk memudahkan pembuktian adanya pidana Pemilu, juga untuk melakukan kontrol maksimal.
"Rumah Demokrasi menyoroti agar Bawaslu dapat selalu melakukan kontrol maksimal terhadap digitalisasi Pemilu," kata Ramdansyah.
Ramdansyah mengatakan, pada prinsipnya digitalisasi penyelenggaraan Pemilu merupakan adopsi teknologi digital untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik guna mewujudkan Pemilu berkualitas.
Namun, digitalisasi dan teknologi Pemilu haruslah dalam kerangka yang selaras dengan tujuan Pemilu, yakni untuk meningkatkan kepercayaan publik pada proses transisi pemerintahan melalui Pemilu.
"Untuk itu Bawaslu yang core utamanya adalah pengawasan, harus selangkah lebih maju dan mampu adaptif dalam menerapkan berbagai upaya pengawasan Pemilu termasuk adaptif dalam hal semacam ini," kata dia.
