Sempat Enggan, Ini Alasan Gus Dur Dirikan PKB Nomor Urut 1 di Pemilu 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Kisah pendirian Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, nomor urut 1 di Pemilu 2024 menarik untuk disimak.

Gejolak mendirikan partai berbasis Nahdlatul Ulama atau NU santer diusulkan setelah turunnya Presiden Soeharto pada Mei 1998. Keinginan tersebut kemudian menjadi fondasi berdirinya PKB. Dua bulan berselang, Juli 1998 partai anak kandung NU itu resmi dideklarasikan.

Kendati demikian, ternyata salah satu inisiator pembentukan PKB, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur awalnya enggan mendirikan partai berbasis ahlussunah wal jamaah tersebut. Alasannya, ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU itu tak ingin organisasinya terkesan mengaitkan agama dengan partai politik. Gus Dur juga mengaku prihatin dengan kelompok-kelompok Nahdliyyin yang ingin mendirikan parpol.

Lantas apa yang membuat Gus Dur akhirnya berkenan mendirikan PKB?

PBNU semula memang tak langsung gegabah menuruti keinginan warga Nahdliyyin. Apalagi, berdasarkan Muktamar NU ke-27 di Situbondo menetapkan bahwa secara organisatoris, NU tidak terkait dengan partai politik mana pun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun sikap PBNU justru menyebabkan ketidakpuasan warga NU. Di beberapa daerah bahkan masyarakat Nahdliyyin mendirikan partai secara independen.

Karena desakan-desakan itulah Gus Dur kemudian luluh. Pada 3 Juni 1998, PBNU lantas mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada 3 Juni 1998. Forum tersebut menghasilkan keputusan membentuk Tim Lima untuk memenuhi aspirasi warga NU. Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang ditugaskan membantu Tim Lima menginventarisasi dan merangkum usulan pembentukan parpol baru.

Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi. Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat kemudian melakukan musyawarah. Persamuhan tersebut menghasilkan keputusan nama parpol, yakni Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Deklarasi dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998.

“Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),” bunyi penggalan deklarasi tersebut.

Seiring berjalannya waktu, Gus Dur selaku sosok yang dikenal sebagai tokoh pendiri justru “dikeluarkan” dari PKB. Ungkapan itu disampaikan Yenny Wahid, putri Gus Dur. Yenny mengatakan ayahnya dikeluarkan oleh Ketua Umum PKB yang kini menjabat, yaitu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Hal itu dia sampaikan untuk mematahkan anggapan bahwa Gus Dur masih orang PKB untuk mendompleng suara masyarakat.

“Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa Gus Dur sebagai pendiri lewat muktamar Ancol telah dikeluarkan dari PKB,” ujar Yenny Wahid, pada Senin, 27 Juni 2022.

Pilihan Editor: Pemilu 2024: Konflik Internal PKB Cak Imin Vs Keluarga Gus Dur

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.