Soal Kursi Ketua MPR, Surya Paloh: Senior Harus Mengalah

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah) menjawab pertanyaan media setelah melakukan pertemuan dengan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, di kantor DPP NasDem, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018. Surya mengaku menggoda Abraham dengan kemungkinan maju dalam pemilihan presiden 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah) menjawab pertanyaan media setelah melakukan pertemuan dengan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, di kantor DPP NasDem, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018. Surya mengaku menggoda Abraham dengan kemungkinan maju dalam pemilihan presiden 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan partainya merelakan kursi Ketua Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR) diduduki kader partai dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang lain. Hal itu diungkapkan Surya Paloh usai bertemu tiga ketua umum dari partai KIK, salah satunya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang belakangan tampak 'ngebet' menginginkan posisi tersebut.

    "Di sini saya sebagai senior mengatakan, ya, senior harus ngalah lah. Jadi, ya sudahlah, kalau bisa adik-adik yang junior memimpin MPR ini. Jadi, adik-adik lega dia," ujar Surya Paloh sambil melirik Muhaimin, kemudian disambut tawa ketiga ketum KIK yang hadir di kantor DPP Nasdem, Jakarta pada Senin, 22 Juli 2019.

    Sebelumnya, Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin terang-terangan menunjukkan manuver untuk maju sebagai Ketua MPR di periode 2019-2024. Namun, usai pertemuan dengan Surya Paloh, dia mengatakan sama sekali tidak ada perebutan kursi ketua MPR antar-partai KIK.

    "Semua bersatu. Soliditas itu kami jaga. Bahkan, ego masing-masing partai akan dinomorduakan, yang penting kebersamaan," ujar Muhaimin.

    Ketika ditanya apakah dengan pernyataan tersebut berarti Muhaimin tak lagi bersikukuh untuk kursi ketua MPR, dia membantah. "Pasti masih. Cuman nanti kami akan diskusi lagi, mencari yang terbaik lah," ujar Muhaimin sambil tersenyum.

    Sejauh ini, Muhaimin mengaku pembicaraan  antar-partai KIK belum menemukan deal-deal ihwal paket MPR. "Belum, masih kesepakatan umum aja".

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.