Dinyatakan Kuorum, Rapat Paripurna DPR Banyak Bangku Kosong

Reporter

image-gnews
Bangku kosong mewarnai rapat paripurna DPR RI ke-22 di masa persidangan V tahun 2018-2019 siang ini, Selasa, 16 Juli 2019. Dari total 560 anggota DPR, hanya 85 orang hadir dan 220 orang ijin. TEMPO/DEWI NURITA
Bangku kosong mewarnai rapat paripurna DPR RI ke-22 di masa persidangan V tahun 2018-2019 siang ini, Selasa, 16 Juli 2019. Dari total 560 anggota DPR, hanya 85 orang hadir dan 220 orang ijin. TEMPO/DEWI NURITA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna ke-22 di masa persidangan V tahun 2018-2019 siang ini, Selasa, 16 Juli 2019. Lagi-lagi, bangku kosong mewarnai rapat hari ini.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Hadir pula, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Memulai rapat, Agus menyatakan rapat kuorum dengan catatan kehadiran 305 anggota Dewan. Dengan rincian, 85 hadir dan 220 ijin. Diketahui, rapat dinyatakan kuorum jika peserta rapat memenuhi syarat 50 persen plus 1. Anggota Dewan saat ini berjumlah 560 orang.

"Dengan demikian kuorum telah terpenuhi, untuk itu rapat dimulai," ujar Agus mengetok palu sidang di ruang sidang rapat paripurna, Gedung Nusantara II, Jakarta pada Selasa, 16 Juli 2019.

Adapun agenda rapat paripurna ini di antaranya; tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2018, laporan Komisi 1 DPR RI terhadap uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2019-2022, dan pendapat fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang usul Badan Legislasi DPR RI tentang penanggulangan bencana.

Selain itu, dibahas pula laporan BKAKN DPR RI tentang telaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI terkait dengan dana desa dan laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2014-2018. Surat amnesti Baiq Nuril juga rencananya akan dibacakan dalam rapat paripurna siang ini.

 

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Puan Maharani Singgung Sengketa Pilpres dalam Rapat Paripurna

21 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani selesai mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) 053 setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 14 Februari 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Puan Maharani Singgung Sengketa Pilpres dalam Rapat Paripurna

Puan Maharani menyebut proses sengketa hasil Pilpres di MK hendaknya menjadi jalan untuk menyempurnakan demokrasi di Indonesia.


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

28 hari lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


Sufmi Dasco Ingatkan Pentingnya Jaga Etika Politik

51 hari lalu

Sufmi Dasco Ingatkan Pentingnya Jaga Etika Politik

Menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak untuk menciptakan pemilu yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan rakyat.


Ratusan Anggota DPR Absen Sidang Paripurna, Puan Maharani Bilang Mereka Turun ke Dapil

16 Januari 2024

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Rapat paripurna tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023 - 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ratusan Anggota DPR Absen Sidang Paripurna, Puan Maharani Bilang Mereka Turun ke Dapil

Puan Maharani menyebut pihaknya akan bertanggung jawab atas absennya ratusan anggota DPR pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang III pada Selasa, 16 Januari 2024.


Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna sebelum Bertolak ke Luar Negeri

9 Januari 2024

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat ini digelar setelah diunggahnya video saat Presiden memperingatkan kabinetnya terkait penanganan Covid-19. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna sebelum Bertolak ke Luar Negeri

Menurut informasi, pada Jokowi akan memipin rapat mengenai peningkatan kinerja ASN melalui keterpaduan layanan digital.


Revisi UU ITE Disahkan DPR, Masa Berlaku Tunggu Tanda Tangan Presiden Jokowi

5 Desember 2023

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan dalam acara Konferensi Pers Perubahan Kedua atas UU ITE di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat pada Kamis, 23 November 2023. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Revisi UU ITE Disahkan DPR, Masa Berlaku Tunggu Tanda Tangan Presiden Jokowi

DPR RI mengesahkan revisi kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.


BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 18,19 Triliun pada Semester I -2023

5 Desember 2023

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-27 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023. Rapat paripurna tersebut mendengar penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2022 serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2022 dan penyampaian Laporah Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2022 oleh BPK. TEMPO/M Taufan Rengganis
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 18,19 Triliun pada Semester I -2023

Ketua BPK Isma Yatun menyatakan ada potensi kerugian negara Rp 18,19 triliun dari hasil pemeriksaan sepanjang semester I - 2023.


Revisi UU IKN Disahkan Paripurna DPR, Simak 8 Alasan Penolakan PKS

3 Oktober 2023

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menerima laporan pembahasan perubahan UU IKN dari Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023. Rapat Paripurna beragendakan mengambil keputusan terhadap RUU tentang perubahan UU No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pengambilan keputusan tentang RUU perubahan UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengambilan keputusan evaluasi kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023, perubahan ke-6 Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2024, perpanjangan waktu pembahasan 7 RUU dan mendengarkan Pidato Ketua DPR RI pada penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Revisi UU IKN Disahkan Paripurna DPR, Simak 8 Alasan Penolakan PKS

Fraksi PKS menolak revisi UU tersebut utamanya karena pembangunan IKN berpotensi memperberat beban APBN dan menambah utang negara.


Revisi UU IKN Akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Pekan Depan

27 September 2023

Pimpinan Komisi II Ahmad Doli Kurnia saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan pemerintah tentang Ibukota Nusantara di Gedung Nusantara, Selasa, 19 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
Revisi UU IKN Akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Pekan Depan

Revisi UU IKN akan dibawa ke rapat paripurna pekan depan. Beberapa pasal diubah dan disesuaikan.


Ganjar Pranowo Hadiri Rapat Paripurna Terakhir sebagai Gubernur Jawa Tengah

31 Agustus 2023

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Mensesneg Pratikno (kiri) dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (tengah) di sela-sela kunjungan kerja di SMK N Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 30 Agustus 2023. Presiden Joko Widodo mengapresiasi program sekolah gratis berbasis asrama yang dirintis Pemprov Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo sejak tahun 2014 dengan tujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu, dan sekolah tersebut telah bekerjasama dengan sejumlah perusahaan dan industri di dalam maupun luar negeri untuk penyerapan tenaga kerja para lulusannya. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Ganjar Pranowo Hadiri Rapat Paripurna Terakhir sebagai Gubernur Jawa Tengah

"Ini paripurna terakhir, maka saya pamit sama teman-teman dari DPRD, maka saya menyampaikan terima kasih dukungannya luar biasa," kata Ganjar.