Sengketa Pileg, MK Dengar Jawaban KPU untuk 56 Perkara PHPU

Reporter

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) saat mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 Provinsi Jawa Timur di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Sidang tersebut digelar selama empat hari mulai 9 Juli 2019 hingga 12 Juli 2019 berdasarkan pengelompokan jadwal provinsi yang telah ditentukan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Tahun 2019 untuk 56 perkara, pada Selasa, 16/7, dengan agenda pemeriksaan persidangan.

"Agenda hari ini untuk 56 perkara PHPU adalah pemeriksaan persidangan, yang terbagi pada tiga ruang sidang panel di Gedung MK," ujar Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa. Persidangan digelar dengan mendengar jawaban KPU selaku termohon, mendengarkan keterangan pihak terkait dan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti.

Persidangan untuk perkara PHPU Legislatif ini terbagi dalam tiga ruang sidang panel, yang masing-masing panel harus disidangkan oleh hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung, Pemerintah, dan DPR.

Pada panel pertama diketuai oleh Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman, dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Anwar merupakan hakim konstitusi dengan lembaga pengusul MA, sementara Enny diusulkan oleh Presiden (pemerintah), Arief diusulkan oleh DPR.

Kemudian panel kedua diketuai oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan anggota Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul. Aswanto merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR, sementara Saldi diusulkan oleh Presiden, dan Manahan diusulkan oleh MA.

Panel ketiga diketuai oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan anggota Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Palguna merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh Presiden. Sementara Suhartoyo diusulkan oleh MA dan Wahiduddin diusulkan oleh DPR.

ANTARA






Pandemi Covid-19, MK Kembali Tiadakan Sidang Mulai 27 Juli

23 Juli 2020

Pandemi Covid-19, MK Kembali Tiadakan Sidang Mulai 27 Juli

MK juga sebelumnya pernah meniadakan sidang pengujian undang-undang pada pertengahan Maret 2020.


CekFakta #17 Deepfake Versi Murah yang Lebih Mengancam

25 November 2019

CekFakta #17 Deepfake Versi Murah yang Lebih Mengancam

Cheapfake vs Deepfake-Sidang MK: Beralih ke VPN Lagi?-Pengakuan Pembuat Konten Hoaks


Putusan MK Hanya Kabulkan 12 Perkara PHPU

10 Agustus 2019

Putusan MK Hanya Kabulkan 12 Perkara PHPU

Berdasarkan putusan MK, perkara PHPU yang ditolak oleh MK ada 106 atau 41 persen dari total 260 perkara.


Sengketa Pileg, Saksi PKB Sebut Puluhan TPS di Palu Bermasalah

31 Juli 2019

Sengketa Pileg, Saksi PKB Sebut Puluhan TPS di Palu Bermasalah

Saksi PKB dalam sidang pemeriksaan sengketa Pileg menyebut terdapat permasalahan penghitungan suara ada di 30 TPS di Kota Palu


Sengketa Pileg, Ketua KPPS Akui Hilangkan Suara Nasdem di Sumut

25 Juli 2019

Sengketa Pileg, Ketua KPPS Akui Hilangkan Suara Nasdem di Sumut

Di sidang sengketa Pileg, Saroha mengatakan keputusannya menyatakan 4 surat suara tak sah juga disepakati bersama sejumlah saksi di TPS itu.


PPK Divonis Tak Bersalah, Pelapor akan Ambil Langkah Hukum Lain

25 Juli 2019

PPK Divonis Tak Bersalah, Pelapor akan Ambil Langkah Hukum Lain

Perkara pemilu ini bermula dari laporan Caleg Demokrat dan Caleg Gerindra melaporkan dugaan penghilangan suara oleh PPK Koja dan Cilincing.


Bacakan Pledoi, PPK Cilincing Cerita Kehilangan Pekerjaan

23 Juli 2019

Bacakan Pledoi, PPK Cilincing Cerita Kehilangan Pekerjaan

Hari ini, anggota PPK Khoirul membacakan pembelaan atau pledoi atas kasus dugaan penghilangan jumlah suara di Kecamatan Cilincing.


5 PPK Cilincing Dituntut 1 Tahun Penjara karena Hilangkan Suara

22 Juli 2019

5 PPK Cilincing Dituntut 1 Tahun Penjara karena Hilangkan Suara

Jaksa Fedrik Adhar mengatakan kelima PPK sengaja mengubah jumlah suara pemilihan legislatif (pileg) 2019.


Hilangkan Suara Pileg, Lima PPK Koja Dituntut 1 Tahun Penjara

19 Juli 2019

Hilangkan Suara Pileg, Lima PPK Koja Dituntut 1 Tahun Penjara

Lima terdakwa dari PPK Koja dan lima dari PPK Cilincing didakwa melanggar dua pasal dalam Undang-Undang Pemilu, yakni Pasal 532 dan 505.


Sengketa Pileg, Ini Tanggapan KPU Soal Caleg Foto Editan

18 Juli 2019

Sengketa Pileg, Ini Tanggapan KPU Soal Caleg Foto Editan

Menurut hasil penelusuran KPU, Farouk Muhammad tidak pernah melaporkan pelanggaran administrasi dan proses pemilu kepada Bawaslu.