Sidang Sengketa Pileg 2019: Penggelembungan Suara Paling Banyak

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (kanan), dan Enny Nurbaningsih (kiri) saat memimpin sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 Provinsi Jawa Timur di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan sengketa Pileg 2019 yang beragendakan pemeriksaan persidangan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan gugatan terkait penggelembungan dan pengurangan suara, menjadi yang paling banyak muncul di sidang hari pertama perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan legislatif atau Sengketa Pileg 2019.

Baca: Sengketa Pileg di Mahkamah Konstitusi, Gugatan Dibacakan Maraton

"Dalil yang paling banyak itu mengenai penggelembungan suara, kemudian pengurangan suara ada juga dalil permohonan," kata Fajar saat ditemui di sela sidang pada Selasa, 9 Juli 2019.  

Selain itu, ada pula beberapa dalil lain yang dipermasalahkan pemohon yakni adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), pelanggaran pidana pemilu, hingga pelanggaran etik. Agenda sidang sesi pertama ini adalah mendengarkan gugatan pemohon, untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. 

Fajar mengatakan dari total 260 perkara yang masuk ke MK, di hari pertama ini hanya ada 64 perkara yang disidangkan. Ada lima provinsi yang telah dan sedang disidangkan oleh MK. Papua, Maluku Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Aceh.

"Kami mengagendakan pemeriksaan pendahuluan itu 4 hari, dari tanggal 9 Juli sampai 12 Juli. Berarti dalam 4 hari itu 260 perkara itu harus selesai (diperiksa)," kata kata Fajar. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman yang hadir di MK hari ini, mengatakan akan segera menyiapkan jawaban atas segala gugatan ini. Meski begitu, ia masih akan menunggu hingga seluruh gugatan dibacakan selesai. 

"Sampai hari ini kita hanya akan lakukan dua hal, yakni menjawab jawaban atas permohonan pemohon dan memberikan alat bukti ataas permohonan tersebut," kata Arief. 

Baca: Papua Jadi Daerah Terbanyak Ajukan Gugatan Pileg ke MK

Sidang pembacaan permohonan masih akan berlanjut hingga Jumat, 12 Juli 2019. Setelah itu, sidang akan berlanjut ke tahap mendengarkan tanggapan dari termohon pada Senin pekan depan. 






Anies Baswedan Bicara Panjang Demokrasi, Singgung Ancaman, Intimidasi, dan Pilpres

59 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Panjang Demokrasi, Singgung Ancaman, Intimidasi, dan Pilpres

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai bahwa proses demokrasi di Indonesia harus dilihat secara mendalam.


3 Putri Hary Tanoesoedibjo Bermain di Gelanggang Politik

27 September 2022

3 Putri Hary Tanoesoedibjo Bermain di Gelanggang Politik

Tiga putri Hary Tanoesoedibjo sempat ikut pemilihan legislatif. Ketiganya terjun ke gelanggang politik, Angela Tanoesoedibjo, Valencia dan Jessica.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

12 September 2022

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


PSI DKI Targetkan 15-20 Kursi di DPRD dan Jadi Partai Pemerintah

7 Juni 2022

PSI DKI Targetkan 15-20 Kursi di DPRD dan Jadi Partai Pemerintah

Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, menyebut partainya bakal membuat gebrakan besar di ibu kota


Pengamat Politik Sebut PPP Perlu Kerja Keras untuk Tetap Eksis

16 April 2022

Pengamat Politik Sebut PPP Perlu Kerja Keras untuk Tetap Eksis

Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pilihan PPP untuk fokus pada Pileg 2024 sebagai pilihan yang rasional.


PPP Pilih Fokus Pileg 2024, Begini Elektabilitas di 6 Provinsi

16 April 2022

PPP Pilih Fokus Pileg 2024, Begini Elektabilitas di 6 Provinsi

PPP ingin merebut kembali kursi-kursi yang dulu pernah diraih. Target setidak-tidaknya bisa kembali pada perolehan kursi pada 2004.


Pemerintah Dinilai Terlalu Intervensi KPU soal Jadwal Pemilu 2024

12 Oktober 2021

Pemerintah Dinilai Terlalu Intervensi KPU soal Jadwal Pemilu 2024

Ketua lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Violla Reininda, mempertanyakan sikap ngotot pemerintah ihwal jadwal pemungutan suara Pemilu 2024.


Tak Setuju KPU, Mendagri Minta Pemilu 2024 Digelar April atau Mei

16 September 2021

Tak Setuju KPU, Mendagri Minta Pemilu 2024 Digelar April atau Mei

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tak setuju Pemilu 2024 digelar 21 Februari.


Mendagri ke Papua, DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Jadwal Pemilu 2024

6 September 2021

Mendagri ke Papua, DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Jadwal Pemilu 2024

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan jadwal Pemilu 2024 pada 16 September mendatang.


DPR: Jadwal Pemilu 2024 Belum Final, Pasti Geser Kalau Bentrok Galungan

7 Juni 2021

DPR: Jadwal Pemilu 2024 Belum Final, Pasti Geser Kalau Bentrok Galungan

Anggota Komisi II DPR mengatakan jadwal Pemilu 2024, termasuk Pilpres belum final. Ia menjamin tak akan bersamaan dengan hari raya keagamaan.