KPU Belum Lirik Gunakan E-Voting untuk Pilkada 2020

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melakukan simulasi tata cara pengoperasian alat teknologi E-Voting, di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, 29 Juli 2015. Program E-voting ini untuk mendukung KPU dalam mencegah kecurangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 sejak perhitungan di tempat pemungutan suara, rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di kabupaten/kota. TEMPO/Imam Sukamto

    Petugas melakukan simulasi tata cara pengoperasian alat teknologi E-Voting, di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, 29 Juli 2015. Program E-voting ini untuk mendukung KPU dalam mencegah kecurangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 sejak perhitungan di tempat pemungutan suara, rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di kabupaten/kota. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua KPU RI Arief Budiman menyatakan sistem e-voting (voting elektronik) belum akan digunakan pada Pilkada serentak 2020 mendatang. “Kita belum pernah uji coba untuk tingkat kabupaten. Dalam pikiran kita sampai hari ini sih belum (digunakan),” kata Arief Budiman usai rapat dengar pendapat (RDP) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Baca juga: Ini Mekanisme e-Voting di Pemilihan Umum Desa

     

    Saat ini, menurut Arief, KPU baru memikirkan e-rekap karena sistemnya yang mirip dengan Situng (Sistem Informasi Penghitungan) yang sudah diterapkan pada Pemilu 2019. Meski begitu, Arief tak menampik pada pelaksanaan pilkada atau pemilu yang akan mendatang e-voting akan diterapkan karena lebih efektif dan efisien dalam segi waktu dan anggaran dibandingkan pemilihan konvensional.

    “Banyak faktorlah (problem penerapan e-voting) termasuk soal anggarannya. Tapi jika nantinya e-voting di tingkat nasional, harus disepakati e-voting merupakan hasil final,” tambah Arief.

    Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh meminta KPU segera melakukan uji coba e-voting demi efisiensi karena terbukti bisa menghemat waktu. “Coba e-voting di wilayah kecil sebagai pilot (percobaan). Karena dari 921 wilayah di 81 kabuptaen yang sudah kita lakukan e-voting, dua jam setelah sudah bisa diumumkan hasilnya,” kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh di sela-sela RDP.

    Rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Herman Khaeron dan Mardani Ali Sera, diikuti KPU, Bawaslu, Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Dirjen Otonomi Dareah membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tahapan Pilkada Serentak 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.