PKB Mengincar Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengisyaratkan ingin mendapatkan pos Kementerian Pendidikan untuk diisi kadernya di kabinet kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan mengatakan, dari sepuluh porsi yang diincar, partainya ingin berkontribusi di bidang pendidikan.

Baca juga: Pengamat: Tidak Etis Partai Politik Minta Jatah Kursi Menteri

"Mungkin di bidang yang menyangkut basis masyarakat banyak, (kemudian) pendidikan," kata Daniel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 Juli 2019.

Daniel mengatakan PKB akan sangat bersyukur jika diberi kepercayaan menempati pos kementerian ini. Dia beralasan PKB ingin memajukan pendidikan pesantren agar tak kalah dengan sekolah unggulan yang lain.

Menurut Daniel, aspirasi soal pemajuan pendidikan ini juga disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kepada Presiden Jokowi dalam pertemuan di Istana Negara pada Selasa, 2 Juli lalu. Di akun Twitternya, Muhaimin pun mengakui menyampaikan aspirasi agar subsidi untuk lembaga pendidikan yang sudah berkualitas dialihkan untuk penguatan lembaga pendidikan lain yang masih memerlukan.

"Kemarin ke Istana bawa misi ini. Saatnya yang kuat membantu yang lemah dalam meningkatkan mutu pendidikan," tulis Muhaimin di akun Twitter @cakimiNow, Rabu, 3 Juli 2019.

Daniel juga berpendapat jabatan Menteri Pendidikan tak harus diisi oleh perwakilan Muhammadiyah. Menurut dia, hal tersebut pun tak diatur dalam Undang-undang. Daniel berujar yang terpenting adalah soal kompetensi dari figur yang akan menempati jabatan tersebut.

"Karena siapa pun nanti menterinya itu dia memikirkan seluruhnya kok, termasuk pendidikan, termasuk masyarakat Muhammadiyah," kata Daniel. "Seharusnya ukurannya adalah figur yang memang tepat untuk jabatan tersebut, terlepas dari latar belakangnya."

Selain soal pendidikan, lanjut Daniel, PKB juga ingin lebih banyak bergerak di bidang ekonomi kerakyatan. Daniel juga melempar sinyal berharap partainya mendapatkan jatah Menteri Pertanian.