MK Tangani 250 Perkara Sengketa Pileg, Berkarya Paling Banyak

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Blokade beton dan kawat berduri masih terpasang di depan Gedung Mahkamah Konstitusi pada Sabtu, 29 Juni 2019, atau dua hari setelah sidang putusan sengketa hasil pemilu. Tempo/M Yusuf Manurung

    Blokade beton dan kawat berduri masih terpasang di depan Gedung Mahkamah Konstitusi pada Sabtu, 29 Juni 2019, atau dua hari setelah sidang putusan sengketa hasil pemilu. Tempo/M Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Pemilihan Legislatif atau sengketa Pileg pada 9 hingga 12 Juli 2019. Persidangan terdiri dari 250 perkara yang diajukan oleh 20 partai politik dan 1 non-partai.

    Baca: KPU Siapkan 5 Kuasa Hukum untuk Menghadapi Sengketa Pileg di MK

    Sidang pendahuluan akan dilakukan dengan penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan tanggal 11-26 Juli dan pemeriksaan persidangan 15-30 Juli.

    Rapat permusyawarahan hakim dijadwalkan berlangsung 31 Juli-5 Agustus. Hakim MK akan membacakan putusan pada 6-9 Agustus 2019, disusul penyerahan salinan putusan dan pemuatan laman pada 6-14 Agustus.

    Dilansir dari rilis Komisi Pemilihan Umum pada Selasa, 2 Juli 2019, berikut ini rekap jumlah perkara PHPU tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota masing-masing partai dalam sengketa Pileg 2019:

    1. PKB: 17 perkara

    2. Partai Gerindra: 21 perkara

    3. PDI Perjuangan: 20 perkara

    4. Partai Golkar: 19 perkara

    5. Partai NasDem: 16 perkara

    6. Partai Garuda: 9 perkara

    7. Partai Berkarya: 35 perkara

    8. PKS: 13 perkara

    9. Partai Perindo: 11 perkara

    10. PPP: 13 perkara

    11. PSI: 3 perkara

    12. PAN: 16 perkara

    13. Partai Hanura: 14 perkara

    14. Partai Demokrat: 23 perkara

    15. Partai Aceh : 1 perkara

    16. Partai SIRA: 1 perkara

    17. Partai Daerah Aceh: 1 perkara

    18. Partai Nanggroe Aceh: 1 perkara

    19. PBB: 12 perkara

    20. PKP Indonesia: 3 perkara

    21. Pihak Lain: 1 perkara


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.