MK Siap Menyidangkan 260 Berkas Kasus Sengketa Pileg 2019

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono berbicara pada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono berbicara pada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta-Mahkamah Konstitusi (MK) siap menyidangkan kasus sengketa pileg 2019. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan Mahkamah telah menerima 340 berkas permohonan sengketa hasil pileg 2019 untuk Dewan Perwakilan Rakyat di semua tingkatan dan Dewan Perwakilan Daerah.

    "Sebanyak 260 perkara siap disidangkan," ujar Fajar Laksono saat dihubungi Tempo, Selasa, 2 Juli 2019.

    Baca Juga: MK Bersiap Tangani Sengketa Hasil Pileg 2019

    Rincian, jumlah perkara itu, kata dia, terdiri dari 250 sengketa DPR/DPRD dan 10 sisanya sengketa DPD. "Sejauh ini terbanyak Partai Berkarya, Partai Demokrat, dan Partai Golkar," ujar Fajar.

    MK sebelumnya telah meregistrasi sengketa pileg mulai 1 Juli kemarin. Gugatan yang telah diregistrasi akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

    Sidang pemeriksaan pendahuluan sendiri akan dimulai selama rentang waktu 9 Juli hingga 12 Juli mendatang. Kemudian sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan bukti pada 15 Juli sampai 30 Juli 2019.

    Selanjutnya, hakim akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 31 Juli sampai 5 Agustus 2019. Kemudian, hakim akan membacakan putusan sengketa pileg pada 6 sampai 9 Agustus 2019.

    Simak Juga: NasDem Selesaikan Sengketa Internal Caleg di Mahkamah Partai


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.