Fadli Zon: Soal Rekonsiliasi Dipikir Setelah Putusan MK

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, berbicara kepada wartawan selepas rapat paripurna, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Selasa 28 Mei 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, berbicara kepada wartawan selepas rapat paripurna, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Selasa 28 Mei 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan saat ini partai masih fokus menjalani sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konsitusi, sehingga belum memikirkan perihal rekonsiliasi dengan kubu Joko Widodo – Ma’ruf Amin. "Kita semua ini mencintai Indonesia kok. Ini (rekonsiliasi) dipikir setelah ada rasa keadilan terpenuhi," kata Fadli di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2019.

    Baca juga: Kubu Jokowi Berencana Bentuk Kabinet Rekonsiliasi

     

    Fadli menyebut MK masih memiliki waktu satu minggu untuk mengambil putusan dalam menangani sengketa Pilpres. Persoalan rekonsiliasi, kata Wakil Ketua DPR ini, masih menunggu hasil putusan MK dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) tersebut. 

    Mengenai tawaran jabatan kepada Gerindra dalam pemerintahan, kata Fadli, juga tak akan dibahas sebelum adanya putusan MK.  "Belum terpikir, konsterasi kita masih di Mahkamah Konstitusi."

    Sebelumnya, Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengklaim bahwa kubunya mendapat banyak tawaran jabatan dari kubu calon presiden inkumben Joko Widodo. Namun dia mengklaim, Prabowo - Sandiaga tak ingin melakukan kompromi politik.

    "Pak Prabowo tidak ingin lobi-lobi politik, apalagi bagi-bagi jabatan," kata Dahnil di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Mei 2019.

    IRSYAN HASYIM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.