Menteri Basuki Hadimuljono: Peresmian Tol Tidak Berkaitan Pemilu

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan kawasan wisata Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar, Bali, 14 Juni 2019. Waduk dengan luas 35 hektar dan 700 ribu meter kubik air itu dibangun untuk memasok air baku kawasan Kabupaten Badung selatan dan Kota Denpasar sekaligus akan dijadikan kawasan wisata air. Johannes P. Christo

    Presiden Jokowi (kanan) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan kawasan wisata Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar, Bali, 14 Juni 2019. Waduk dengan luas 35 hektar dan 700 ribu meter kubik air itu dibangun untuk memasok air baku kawasan Kabupaten Badung selatan dan Kota Denpasar sekaligus akan dijadikan kawasan wisata air. Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan peresmian jalan tol yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama ini tidak berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. "Kalau buat saya mohon maaf, nggak ada urusan saya dengan yang begitu. Selesai, ya diresmikan," kata Basuki ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin, 17/6.

    Baca: Adhi Karya Bangun Jalan Tol Solo - Yogyakarta Tahun Depan

    Menteri Basuki menjelaskan hal tersebut ketika ditanya media mengenai paparan perwakilan tim hukum Prabowo, Bambang Widjojanto, terkait kebijakan pembangunan mempengaruhi kemenangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).

    Sebelumnya, Bambang dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 14/6, memaparkan Presiden Joko Widodo pernah meminta peresmian Jalan Tol Bakauheni-Palembang diselesaikan pada April 2019. Kebijakan itu dianggap Bambang sebagai upaya memenangkan Pilpres.

    Menurut Basuki, pengoperasian jalan tol adalah untuk kelancaran mudik Lebaran Idul Fitri 1440 H/2019. "Kalau nggak diresmikan, tidak bisa orang mudik. Buat saya, nggak ada urusannya dengan pemilu," kata Basuki.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.