Soal Perlindungan Saksi Sidang MK, LPSK Dibatasi Undang-undang

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman (kanan) berdiskusi dengan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, Aswanto saat sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman (kanan) berdiskusi dengan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, Aswanto saat sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Rully Novian, mengatakan bahwa pergerakan LPSK terhadap perlindungan saksi dan ahli dibatasi oleh undang-undang. Hal ini merupakan poin penting yang dibahas dengan tim kuasa hukum pasangan calon Presiden/wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uni, di Jakarta, Sabtu, 15/4. Kubu 02 ketika datang ke kantor LPSK untuk berkonsultasi terkait saksi dan ahli yang akan diajukan pihak 02 dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (sidang MK).

     Baca juga: Alasan Kubu Prabowo Minta LPSK Lindungi Saksi Sengketa Pilpres

     Rully menekankan UU no.31 tahun 2014 yang membatasi lingkup kerja mereka. Dalam undang-undang itu dikatakan bahwa perlindungan diberikan dalam proses peradilan pidana. "Proses peradilan pidana itu ada penyidikan dan penyelidikan. Nah, apakah sidang MK ini termasuk dalam proses peradilan pidana?" kata Rully di kantornya pada Sabtu, 15 Juni 2019.

    Rully mengatakan, tim kuasa hukum kubu 02 yang diwakili oleh Bambang Widjajanto, Denny Indrayana dan Iwan Satriawan bersama 5 komisioner LPSK membicarakan langkah yang lebih jauh terkait kemungkinan kebijakan MK. "Kira-kira advis LPSK seperti apa terhadap posisi yang ada saat ini? Itu yang kami diskusikan," kata Rully. Dan, hasilnya adalah perlu koordinasi dengan MK

    Bambang Widjojanto selaku ketua tim kuasa hukum mengatakan tim hukum akan segera membuat surat kepada MK. Bambang berharap surat ini dapat memastikan proses pemeriksaan saksi dan ahli di MK dibebaskan dari rasa ketakutan.

    Bambang mengkliam banyak saksi yang ingin mengajukan kesaksian, tetapi ingin dijamin keselamatannya baik sebelum, saat, dan sesudah bersaksi. "Kami tidak bisa memastikan itu, jadi harus bertanya kepada lembaga yang punya otoritas dan berkonsultasi," kata Bambang.

    Bambang mengatakan ada lima hal yang mereka diskusikan dengan LPSK. Pertama, tim kuasa hukum kubu 02 datang ke LPSK untuk berkonsultasi dan meminta advis. "Dalam advis itu tentu ada keterbatasn yang dimiliki LPSK," kata Bambang .

    Kedua, kemungkinan keterbatasan itu dapat diselesaikan. "Sehingga coba di-exercising beberapa kemungkinan."

    Ketiga, LPSK memiliki banyak terobosan yang jarang terdengar dan dipublikasikan dengan baik dalam soal pemeriksaan terhadap saksi yang dilindungi. "Misal, pemeriksaan (saksi dan ahli) dengan teleconference, dengan menutup sebagian informasi yang ada pada saksi, bahkan pemeriksaan dengan menggunakan tirai," kata Bambang.

    Keempat, membahas kemungkinan keterbatasan itu diselesaikan dengan beberapa kebijakan yang diambil MK. Bambang berharap MK bisa memberikan peran strategis jauh lebih besar. Misalnya MK memerintahkan LPSK melindungi saksi yang diajukan kendati ada batasan dalam UU. "MK bisa melakukan kebijakan itu jika ingin mewujudkan pemilu yang adil dan jujur."

    Kelima, tim kuasa hukum memutuskan untuk membuat surat kepada MK. Bambang berharap surat ini dapat memastikan proses pemeriksaan saksi dan ahli di MK dibebaskan dari rasa ketakutan.

    HALIDA BUNGA FISANDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Instagram Uji Coba Menghilangan Fitur Likes agar Fokus ke Konten

    Instagram tengah lakukan uji coba penghapusan fitur likes di beberapa negara pada Juli 2019. Reaksi pengguna terbelah, sebagian merasa dirugikan.