Nurdin Halid Sebut Pemilu 2019 Rugikan Golkar

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Cagub Sulawesi Selatan, Nurdin Halid (kiri), didampingi istrinya, Andi Nurbani, menunjukkan surat suara di TPS 01 Kelurahan Tidung Mariolo, Makassar, Rabu, 27 Juni 2018. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2018 diikuti empat pasang calon. ANTARA/Yusran Uccang

    Cagub Sulawesi Selatan, Nurdin Halid (kiri), didampingi istrinya, Andi Nurbani, menunjukkan surat suara di TPS 01 Kelurahan Tidung Mariolo, Makassar, Rabu, 27 Juni 2018. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2018 diikuti empat pasang calon. ANTARA/Yusran Uccang

    TEMPO.CO, Makassar - Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Nurdin Halid, menyebut sistem Pemilihan Umum atau Pemilu 2019 dinilai merugikan partai dan Calon Legislatif (Caleg) Golkar. Ia merasa partai tidak mendapat kursi proporsional padahal perolehan suara besar.

    Baca: Golkar Rilis 9 Nama, NasDem Munculkan 1 Nama untuk Pimpinan MPR

    "Salah satu contoh untuk suara caleg Golkar, Daerah Pemilihan DPR RI total meraih suara 800 ribuan hanya mendapat empat kursi, sedangkan ada partai lain meraih 600 ribuan suara, atau selisih 200 ribu suara, tetapi perolehan kursinya sama dengan Golkar," kata Nurdin di Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad, 2 Juni 2019.

    Selain itu, kata dia, sistem ini juga berdampak pada suara caleg di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nurdin berpendapat sistem menggunakan perhitungan Sainte Lague yang mengkonversi suara DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten dianggap sangat merugikan partai dan Caleg.

    "Saya sudah membicarakan persoalan ini dengan pengurus di tingkat pusat termasuk yang duduk di DPR RI untuk membahas dan mengevaluasi sistem tersebut dengan menyiapkan sistem barunya. Kemudian memisahkan pelaksanaan Pileg dan Pilpres," kata mantan Calon Gubernur Sulsel itu.

    Kendati perolehan kursi menurun di Sulsel, pria akrab disapa NH itu tidak ingin menyalahkan pengurus partai maupun caleg Golkar yang sudah berupaya maksimal mengumpulkan suara.

    Baca: Golkar Minta Jatah 5 Menteri ke Jokowi. Siapa Saja?

    "Saya tidak mau menyalahkan siapapun, yang saya sampaikan kepada pengurus bahwa ini tanggungjawab kita bersama. Sebab sistem pemilu ini merugikan kita. Tentu akan ada evaluasi nantinya," kata Nurdin.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.