Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono mengatakan telah mengandeng Polri dan TNI untuk pengamanan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Dia menyampaikan jumlah personil yang diturunkan bakal disesuaikan dengan agenda yang dilaksanakan.
Baca juga: Profil 9 Hakim Mahkamah Konstitusi yang Tangani Sengketa pilpres
"Yang jelas kita sudah dan selalu berkoordinasi (dengan TNI/Polri)," ujar Fajar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2019.
Berdasarkan pantauan Tempo, kawat berduri telah dipasang di depan Gedung MK. Ratusan personil kepolisian juga telah berjaga sejak pekan lalu, untuk mengamankan permohonan laporan sengketa hasil Pilpres oleh pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Juru bicara Mabes Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengutarakan pengamanan Gedung MK memang menjadi salah satu lokasi prioritas pengamanan. Sebab, kata dia saat ini proses sengketa pemilu sedang diselesaikan di MK.
“MK sekarang jadi ke dalam prioritas pengamanan. Kemudian kantor KPU, Bawaslu, Istana Negara dan DPR/MPR,” ucap dia di Mabes Polri, Senin 27/5.
Menurut dia, pengamanan gedung MK akan berlangsung hingga pelaksanaan sidang dan putusan sidang pada 28 Juni. Dia mengatakan seluruhnya ada 58 ribu aparat gabungan yang terlibat dalam pengamanan rangkaian Pemilu di Jakarta.
Persidangan sengketa hasil pilpres di MK akan dimulai tanggal 14 Juni dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Kemudian pada 17-21 Juni akan masuk masa pemeriksaan persidangan yang memeriksa pokok perkara pemohon termohon dan para pihak.
Iklan
