KPU Catat Sudah 325 Gugatan Hasil Pemilu Legislatif ke MK

Anggota KPU menunjukkan berkas rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Luar Negeri pada rapat pleno di Gedung KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu 4 Mei 2019. Rapat pleno terbuka terkait perhitungan suara Luar Negeri dipimpin oleh Ketua KPU Arief Budiman, dan dihadiri oleh Ketua Bawaslu dan para saksi dari partai politik yang telah diberi mandat oleh ketua partai masing-masing. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi untuk pemilihan legislatif telah mencapai 325 permohonan.

Baca: KPU Tunjuk Lima Firma Hukum Tangani Sengketa Pemilu

"Terdapat 316 permohonan untuk DPR dan DPRD serta sembilan permohonan untuk DPD," ujar komisioner KPU, Hasyim Asy'ari, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 25 Mei 2019. Jumlah tersebut adalah data yang masuk per 24 Mei 2019 pukul 16.28 WIB.

Pada Jumat malam, pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga juga telah mengajukan permohonan sengketa ke MK. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional, Hashim Djodjohadikusumo, menjadi penanggungjawab dalam urusan sengketa pilpres ini.

Sebelumnya, MK telah menerima sebanyak 284 permohonan gugatan sengketa pemilihan legislatif 2019 hingga Jumat siang, 24 Mei 2019.

"Sudah masuk 284 permohonan terdiri atas 275 diajukan parpol/caleg dan sembilan diajukan calon anggota DPD," ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat dihubungi Tempo, Jumat siang, 24 Mei 2019.

Baca: SBY Mengaku Bersyukur dan Lega KPU Bekerja Tepat Waktu

Adapun, batas waktu terakhir pendaftaran gugatan sengketa khusus pileg adalah dini hari tadi, pukul 01.46 WIB. Sidang penyelesaiannya akan berlangsung sekitar Juli sampai Agustus 2019.

 





Besok, MK Putuskan 3 Gugatan UU Pemilu: Salah Satunya soal Presidential Threshold

34 menit lalu

Besok, MK Putuskan 3 Gugatan UU Pemilu: Salah Satunya soal Presidential Threshold

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis besok, 7 Juli 2022, akan menggelar sidang pengucapan putusan atas tiga gugatan UU Pemilu.


Besok, PKS Daftarkan Judicial Review Aturan Presidential Threshold 20 Persen ke MK

13 jam lalu

Besok, PKS Daftarkan Judicial Review Aturan Presidential Threshold 20 Persen ke MK

PKS akan menggugat aturan presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional yang diatur dalam UU Pemilu.


Sri Mulyani Sebut Anggaran Pemilu 2024 Tiga Provinsi Baru Papua dari APBN

13 jam lalu

Sri Mulyani Sebut Anggaran Pemilu 2024 Tiga Provinsi Baru Papua dari APBN

Sri Mulyani Indrawati memastikan tiga provinsi baru Indonesia, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan akan memiliki anggaran khusus Pemilu.


35 Partai Sudah Miliki Akun Sipol KPU Per 1 Juli, Ada Partai Mahasiswa

4 hari lalu

35 Partai Sudah Miliki Akun Sipol KPU Per 1 Juli, Ada Partai Mahasiswa

Dari 35 partai tersebut, empat di antaranya partai lokal Aceh. Sipol KPU jadi salah satu proses menghadapi Pilpres 2024.


Kemendagri Serahkan Hak Akses NIK ke KPU untuk Pemilu 2024

6 hari lalu

Kemendagri Serahkan Hak Akses NIK ke KPU untuk Pemilu 2024

KPU dan Kemendagri kerja sama pembukaan akses data NIK untuk Pemilu 2024. Langkah ini untuk penentuan DPS dan DPT secara akurat.


KPU Tidak Menutup Kemungkinan Anggaran Pemilu 2024 Akan Berubah Lagi

6 hari lalu

KPU Tidak Menutup Kemungkinan Anggaran Pemilu 2024 Akan Berubah Lagi

Anggaran Pemilu 2024 disebut bisa berubah lagi jika ada DOB dan IKN. Namun hingga saat ini usulan anggaran masih di angka Rp 76,6 triliun.


KPU Jelaskan Dampak Kehadiran DOB Papua dan IKN untuk Pemilu Mendatang

6 hari lalu

KPU Jelaskan Dampak Kehadiran DOB Papua dan IKN untuk Pemilu Mendatang

KPU sebut ada pengaruh perubahan aspek elektoral saat DOB Papua dan IKN Hadir. Perubahan lebih banyak ke keterwakilan DPR RI dan DPRD sebagai daerah otonomi.


900 Hari Harun Masiku Hilang, Adakah yang Merasa Tidak Kehilangan?

6 hari lalu

900 Hari Harun Masiku Hilang, Adakah yang Merasa Tidak Kehilangan?

Harun Masiku sudah hilang 900 hari. Begini riwayat kader PDIP ini melakukan suap, kemudian hilang tak tentu rimbanya. Masihkah ada yang memburu Harun?


Ogah Hapus Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, Wamenkumham: Tak Setuju, Saya Tantang ke MK

7 hari lalu

Ogah Hapus Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, Wamenkumham: Tak Setuju, Saya Tantang ke MK

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan desakan penghapusan pasal penghinaan presiden di RKUHP sebagai sesat pikir.


Asosiasi Pekerja akan Gugat Revisi UU PPP ke MK

8 hari lalu

Asosiasi Pekerja akan Gugat Revisi UU PPP ke MK

ASPEK Indonesia menolak disahkannya Revisi UU PPP.