Gerakan Suluh Kebangsaan Dukung Sikap Tegas Aparat Keamanan

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gerakan Suluh Kebangsaan melakukan jumpa pers di Jakarta, Kamis, 23 Mei 2019.  Gerakan yang diketuai Mahfud MD ini menyatakan sikapnya terkait situasi negara pasca 22 Mei 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra

    Gerakan Suluh Kebangsaan melakukan jumpa pers di Jakarta, Kamis, 23 Mei 2019. Gerakan yang diketuai Mahfud MD ini menyatakan sikapnya terkait situasi negara pasca 22 Mei 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra

    TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Suluh Kebangsaan menyatakan dukungannya kepada aparat keamanan untuk bertindak tegas sesuai ketentuan undang-undang dalam memulihkan ketertiban dan keamanan. Gerakan menilai situasi menjadi tidak kondusif pasca pengumuman hasil pemilu 2019 oleh KPU pada 21 Mei 2019.

    Baca juga: Mahfud MD Yakin MK Tangani Sengketa Hasil Pilpres dengan Benar

    Gerakan yang dipimpin Mahfud MD ini menilai aksi damai yang diserukan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat berunjuk rasa di gedung Bawaslu, 21-22 Mei, telah ditunggangi oknum lain yang melakukan provokasi. “Hingga menimbulkan pengrusakan, pembakaran, dan bentrokan,” kata Mahfud dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, 23 Mei 2019.

    Gerakan Suluh Kebangsaan menggelar jumpa pers untuk mensikapi perkembangan di tanah air dna dihadiri sejumlah tokoh. Mereka, antara lain, Alissa Wahid (Sekjen), Franz Magnis Suseno, Komarudin Hidayat, Quraish Shihab, Alwi Shihab, Abdul Mu'ti, Helmy Faishal, dan Sarwono Kusumaatmadja.

    Mahfud MD menghimbau para elit politik untuk menahan diri pasca terjadinya kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta. Menurut Mahfud dan gerakannya, elit politik perlu menjaga ucapan yang dapat memantik ketegangan, bentrok dan polarisasi antar masyarakat. "Para elit politik juga dapat turut serta secara aktif meredakan ketegangan yang telah terjadi."

    Gerakan Suluh Kebangsaan juga menghimbau untuk menghentikan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan masyarakat. "Hal ini dapat menyebabkan hilangnya rasa aman dalam semua sendi kehidupan masyarakat," kata Mahfud.

    HALIDA BUNGA FISANDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.