Bawaslu: Diskualifikasi Capres Diatur Ketat oleh Undang-Undang

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mayarakat Kampung Anti Hoax, mengenakan penutup wajah bergambar Capres nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi, dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saat aksi Ruwatan Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 24 April 2019. Aksi tersebut digelar sebagai syukuran pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2019. ANTARA/Maulana Surya

    Mayarakat Kampung Anti Hoax, mengenakan penutup wajah bergambar Capres nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi, dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saat aksi Ruwatan Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 24 April 2019. Aksi tersebut digelar sebagai syukuran pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2019. ANTARA/Maulana Surya

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Fritz Edward Siregar mengatakan keputusan lembaganya untuk tidak dapat menerima laporan pengaduan kubu Prabowo mengenai kecurangan pemilu 2019 didasarkan karena diskualifikasi calon presiden telah diatur secara ketat. "Undang-undang telah memberi aturan ketat soal bagaimana mendiskualifikasi seorang calon (presiden)," kata Fritz di Kantor Bawaslu pada Senin, 20 Mei 2019.

    Menurut Fritz, dugaan kecurangan yang dilaporkan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) untuk dapat mendiskualifikasi pasangan calon harus memenuhi bukti yang kuat. "TSM itu harus ada buktinya. Apa bukti masifnya? Apa bukti terstrukturnya?” Harus pula ada bukti aparat pemerintah dan aparat penyelenggara yang terlibat, adanya rencana rapi yang tersusun. “Dan apakah masif itu terjadi di 50 persen provinsi atau tidak?" kata Fritz.

    Baca juga: Jokowi: Ada Kecurangan Lapor Bawaslu, Jangan ...

    Kriteria-kriteria itu sudah diatur undang-undang. "Jadi, kami menggunakan dasar undang-undang untuk bisa menyatakan itu TSM."

    Ketua Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga, Djoko Santoso dan politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Hanafi Rais dan Dian Islamiati Fatwa melaporkan dua laporan dugaan kecurangan TSM pada pemilu 2019. Putusan dibacakan Senin, 20 Mei 2019 sekitar pukul 10.15.

    Baca juga: Bawaslu Putuskan KPU Melanggar Prosedur ... 

    Meski Bawaslu telah menyatakan tidak dapat menerima laporan ini, Fritz memperkirakan masih ada laporan dengan dugaan yang sama kepada Bawaslu. "Kami dapat kabar masih ada tiga lagi. Tapi belum teregistrasi." Dua laporan dugaan kecurangan TSM ini, kata dia, kemungkinan akan diajukan lagi.

    HALIDA BUNGA FISANDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.