Arief Budiman: Tuduhan KPU Berbuat Curang Lewat Situng Tak Logis

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Arief Budiman (kedua kiri) berbincang dengan Komisioner KPU Ilham Saputra (kanan) disela memimpin Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 untuk Provinsi Bali di kantor KPU, Jakarta, Jumat 10 Mei 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Ketua KPU Arief Budiman (kedua kiri) berbincang dengan Komisioner KPU Ilham Saputra (kanan) disela memimpin Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 untuk Provinsi Bali di kantor KPU, Jakarta, Jumat 10 Mei 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan  tuduhan bahwa KPU melakukan kecurangan dalam pemberlakukan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) tidak logis. Sebab, yang menjadi dasar penetapan suara ialah hasil dari penghitungan manual berjenjang. 

    "Kalau niatnya curang, saya simpan. Tidak saya pertontonkan. Nah, sekarang itu (hasil penghitungan suara berjenjang) dipertontonkan sangat terbuka, sangat telanjang," ujar Arief di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.

    Baca Juga: Perludem: Langkah Tepat, Bawaslu Tidak Menutup Situng KPU

    Melalui Situng KPU, kata Arief, masyarakat bisa melihat perolehan suara sampai ke tingkat tempat pemungutan suara atau TPS. Dokumen C1 yang berada di Situng, ujar dia, bisa dicocokkan dengan hasil rekapitulasi saat rapat pleno di kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. "Semua orang bisa lihat di TPS nomor ini salah hitung, di TPS nomor ini salah tulis. Silakan," kata Arief.

    Menurut Arief  Situng KPU sebagai alat monitoring. Fungsinya sebagai wadah memberikan informasi bagi masyarakat. Dengan adanya Situng, tutur Arief, pihaknya bisa mengontrol penyelenggara pemilu di level kecamatan dan kabupaten/kota untuk tidak berbuat curang. 

    "Penting bagi KPU, kenapa, (karena) saya akan kasih tahu penyelenggara pemilu di tingkat bawah, kamu jangan curang, ya, karena semua dokumen TPS di seluruh wilayah sudah saya upload," ujarnya.

    Kalau tetap ada yang nekat berbuat curang, bakal mudah mengetahuinya. Data hasil manual, menurut Arief, tinggal dicocokkan dengan dokumen C1 yang diunggah di Situng KPU. "Jadi pas dijumlah kok jadinya sekian, padahal saya sudah punya jumlahnya," kata dia memberi contoh mekanisme verifikasi dalam rapat pleno rekapitulasi suara.

    Situng, menurut Arief juga mempunya manfaat bagi peserta pemilu. Dia menyebutkan bahwa tidak setiap peserta pemilu mampu menyediakan saksi di setiap TPS. "Sejak 2014, beberapa peserta pemilu kalau bersengketa di Mahkamah Konstitusi, dokumennya diambil dari Situng kita." 

    Simak Juga: Situng KPU Lebih dari 80 Persen, Jokowi Ungguli Prabowo

    Untuk aparat keamanan, tutur Arief, data dari Situng berguna  untuk menerapkan strategi pengamanan. Polisi bisa mempertimbangkan peningkatan kesiagaan kalau suatu lokasi selisih suara peserta pemilu tipis. "Kalau di sana selisihnya cukup banyak, pengamanannya tingkat satulah," ucap dia.

    Meski demikian Arief tidak memungkiri selama pemberlakukan Situng terjadi beberapa kali kesalahan input. KPU, kata Arief, sudah melalukan koreksi setiap laporan maupun temuan kesalahan input di Situng. "Per hari ini terjadi kesalahan input di 269 TPS."

    IRSYAN HASYIM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.