Tinggal 6 Provinsi Belum tuntaskan Rekapitulasi Nasional Pemilu

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rapat Pleno rekapitulasi tingkat nasional penghitungan suara dalam negeri Pemilu 2019, di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Sabtu, 11 Mei 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Rapat Pleno rekapitulasi tingkat nasional penghitungan suara dalam negeri Pemilu 2019, di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Sabtu, 11 Mei 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia masih menyisakan proses rekapitulasi suara Pemilu dari enam provinsi menjelang pengumuman resmi pada 22 Mei 2019.

    Baca juga: Jokowi Unggul di 16 dari 26 Provinsi yang Rampungkan Rekapitulasi

    "Jawa Barat menjadi provinsi ke-27 yang menjalani proses rekapitulasi suara sampai malam tadi, Kamis (16/5)," kata Petugas Peliputan Bagian Humas KPU RI Wawan Kadarsetiawan di Jakarta, Jumat, 17/5.

    Daerah yang belum merampungkan tahapan rekapitulasi suara tingkat provinsi di antaranya Sumatera Utara, DKI Jakarta, Maluku, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Selatan. "KPU RI mengagendakan rekapitulasi suara Pemilu 2019 dari daerah Sulawesi Selatan, Jumat, mulai pukul 14.00 WIB," kata Wawan.

    Hari ini, kata dia, yang sudah konfirmasi untuk menjalani rekapitulasi suara Pemilu baru dari Sulawesi Selatan. Menurut dia, Sulsel menjadi daerah ke-28 yang menjalani rekapitulasi perolehan suara provinsi di Indonesia hingga saat ini.

    Wawan mencatat, dari total 35 provinsi di Indonesia, sebanyak 27 di antaranya telah merampungkan rekapitulasi suara di KPU RI Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

    Tidak menutup kemungkinan, kata Wawan, akan ada daerah lain yang juga menjalani penghitungan suara berikutnya setelah Sulawesi Selatan pada hari ini. "Mungkin akan ada daerah lain yang menyusul malam nanti. Semua bergantung kesiapan daerahnya," kata Wawan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.