Fraksi Golkar DPR Tolak Usul Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pemilu. REUTERS

    Ilustrasi pemilu. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Golkar DPR RI menolak wacana pembentukan Panitia Khusus atau Pansus Kecurangan Pemilu 2019 karena setiap tahapan Pemilu dinilai berjalan baik. "Apabila dirasa masih ada masalah yang belum selesai, silakan mengajukan perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPR, Adies Kadir dalam konferensi pers di Ruang Rapat FPG, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019.

    Setiap masalah yang muncul, ujar dia, telah diselesaikan secara tuntas sesuai prosedur, mekanisme dan aturan yang berlaku dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU serta Peraturan Bawaslu.

    Baca juga: KPU Anggap Pansus Pemilu 2019 Tidak ...

    Fraksi PKS DPR RI mengusulkan pembentukan Pansus Pemilu untuk menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dinilai banyak menimbulkan permasalahan. "Fraksi PKS memandang perlu adanya Hak Angket DPR RI yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Pansus Penyelenggaraan Pemilu 2019," kata anggota FPKS Ledia Hanifa dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019.

    Secara umum, Fraksi Golkar memandang Pemilu Serentak sudah berjalan dengan baik dan partisipasi pemilih meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya, yaitu mencapai 80 persen, di atas target yang ditetapkan.

    Baca: Pengamat Menilai Pansus Kecurangan Pemilu Tak ...


    "Apresiasi terhadap keberhasilan pelaksanaan pemilu ini pun datang dari dalam dan luar negeri.” Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia berhasil melaksanakan Pemilu serentak terbesar di dunia.

    Menolak Pansus Kecurangan Pemilu, Fraksi Golkar tidak menutup mata terhadap yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2019, termasuk banyaknya penyelenggara Pemilu dari jajaran KPU dan Bawaslu yang meninggal dalam tugasnya.
    Karena itu dia berbelasungkawa atas wafatnya 469 orang anggota KPPS dan 92 orang pengawas Pemilu di berbagai tingkatan di seluruh Indonesia.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.