Bawaslu Bacakan Putusan tentang Situng KPU dan Hitung Cepat Besok

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Bawaslu Abhan didampingi Anggota Bawaslu Rahmat Bagja dan Ratna Dewi Petalolo memutuskan melanjutkan pemeriksaan terhadap laporan Badan Pemenangan Nasional perihal penghentian Situng KPU dalam sidang ajudikasi di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2019. Tempo/Irsyan Hasyim

    Ketua Bawaslu Abhan didampingi Anggota Bawaslu Rahmat Bagja dan Ratna Dewi Petalolo memutuskan melanjutkan pemeriksaan terhadap laporan Badan Pemenangan Nasional perihal penghentian Situng KPU dalam sidang ajudikasi di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2019. Tempo/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawslu menunda pembacaan putusan dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga mengenai dugaan pelanggaran Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng KPU dan hitung cepat. Putusan akan dibacakan Kamis, 16 Mei 2019.

    "Sidang pembacaan putusan akan dimulai sekitar pukul 8-9 pagi," kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar Fritz di Bawaslu pada Rabu, 15 Mei 2019.

    Baca juga: Perludem: Tak Relevan Kaitkan Situng KPU ... 

    BPN mendesak Bawaslu untuk menghentikan proses penghitungan suara dengan Situng KPU. Direktur Advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad menduga terjadi kecurangan berupa kesalahan input data dari formulir C1 plano ke Situng dan kesalahan manusia dalam proses input data yang dinilainya meresahkan masyarakat. 

    Tujuan BPN Prabowo meminta agar pencatatan suara melalui Situng KPU dan hitung cepat adalah agar membuat suasana di masyarakat menjadi kondusif. “Kami menuntut dilakukan saja perhitungan secara manual," kata Dasco di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2019.

    Baca: Sandiaga Minta Situng KPU Diaudit 

    Persidangan perkara Situng KPU dan hitung cepat yang telah dimulai sejak Rabu, 8 Mei 2019 ini, telah mendatangkan saksi ahli dan saksi fakta untuk mendukung tuntutannya. Saksi ahli yang didatangkan oleh BPN terkait pelanggaran Situng yaitu ahli IT, Hairul Anas Suaidi, dan ahli hukum tata negara, Margarito Kamis. 


    HALIDA BUNGA FISANDRA | IRSYAN HASYIM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.