IKB UI Mengadu ke Komnas HAM soal Petugas KPPS Meninggal

image-gnews
Seorang anggota Solidaritas Alumni UI Lintas Generasi mengenakan kaos bertuliskan
Seorang anggota Solidaritas Alumni UI Lintas Generasi mengenakan kaos bertuliskan "UI Bangkit untuk Rakyat" saat mengikuti aksi damai di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019. Mereka juga menuntut pengungkapan tewasnya ratusan petugas KPPS usai gelaran pemungutan suara Pemilu 2019. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia (IKB UI) mengadukan kasus meninggalnya ratusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mereka menuntut Komnas HAM menginvestigasi kejadian tersebut.

Baca juga: Perludem Minta Isu Petugas KPPS Meninggal Tidak Dipolitisasi

“IKB Alumni UI meminta kepada Komnas HAM untuk menuntut pemerintah agar proaktif dalam merespon dan melakukan investigasi serius atas kejadian luar biasa dan jatuh sakitnya ratusan warga negara,” kata Djudju Purwantoro dalam audiensi dengan pihak Komnas HAM, di kantor Komnas HAM, Selasa 14 Mei 2019.

Selain itu, Djudju juga menyampaikan enam poin lain tuntutan IKB UI. Yakni meminta pemerintah agar peristiwa tersebut menjadi suatu kejadian bencana yang luar biasa secara nasional. Mendorong pemerintah mengungkap tuntas sebab akibat kasus kematian tersebut dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta.

Lalu mendesak pemerintah untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran hukum pidana dan HAM. Mendesak Kapolri untuk mengeluarkan surat perintah otopsi, serta meminta pemerintah untuk memberikan santunan kepada korban.

Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal, Hairansyah, menanggapi laporan tersebut, dan mengatakan bahwa Komnas HAM sudah menurunkan Tim Pemantau Pemilu sejak Selasa, 14 Mei 2019 sampai 18 Mei 2019 untuk mencari fakta-fakta terkait sakit dan meninggalnya KPPS.

Simak: Kematian Petugas KPPS Disimpulkan Akibat Gagal Jantung dan Stroke

Hairansyah mengatakan Komnas HAM pun mengharapkan ada kejelasan kematian para penyelenggara pemilu tersebut. “Tentu nanti dari hasil temuan fakta itu kami bisa membuat rekomendasi berkaitan dengan tersebut,” ujar Hairansyah.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Hairansyah sempat bersitegang dengan IKB UI saat dirinya menyebut hasil rekomendasi baru bisa dikeluarkan pada 21 Mei mendatang. IKB UI menyebut proses itu terlalu lama, mereka mendesak Komnas HAM untuk mengeluarkan rekomendasi sesegera mungkin.

Sedangkan Hairansyah keukeuh timnya memerlukan waktu untuk mendapat laporan yang komprehensif. “Karena semua data harus dikompilasi dalam proses investigasi atau penyelidikan yang dilakukan Komnas. Kan kami tentu berjumla dengan banyak pihak, tentu dari situ juga harus diambil kesimpulan secara keseluruhan,” kata dia kepada wartawan selepas proses pelaporan usai.

Selama 17 April hingga 7 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum mencatat jumlah petugas yang menderita sakit sebanyak 4.310 orang, dan jumlah petugas yang meninggal dunia 456 orang. Jumlah seluruh petugas pemilu tercatat 7.286.067 orang.

Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Tri Hesty Widyastoeti, mengatakan kematian petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) paling banyak disebabkan penyakit jantung dan stroke. "Terbanyak karena gagal jantung dan  stroke," kata Tri Hesty di kantor Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia di Jakarta, Senin, 13 Mei 2019.

Baca Juga: Polisi Usut Penyebar Hoaks Petugas KPPS Tewas Diracun

Menurut Tri Hesty, hasil investigasi Kementerian Kesehatan di 17 provinsi menemukan sebanyak 445 petugas KPPS meninggal. Sedangkan mereka yang sakit dan dirawat  mencapai 10.007 orang.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Temuan Tulang Manusia di Reruntuhan Rumoh Geudong Aceh, Pemerintah Diminta Hentikan Proyek

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Pj Gubenur Aceh Achmad Marzuki (ketiga kanan) saat melihat denah pembangunan living part Rumoh Geudong di sela peluncuran penyelesaian pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong, Gampong Bili Aron, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa, 27 Juni 2023. Presiden Jokowi resmi meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial sebanyak 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dan dimulai dari Aceh sebagai titik kick off program tersebut. ANTARA FOTO/Khalis Surry
Temuan Tulang Manusia di Reruntuhan Rumoh Geudong Aceh, Pemerintah Diminta Hentikan Proyek

Pekerja proyek pembangunan Memorial Living Park Rumoh Geudong di Kabupaten Pidie, Aceh menemukan tulang-belulang manusia diduga korban pelanggaran HAM berat. Lokasi tersebut adalah salah satu situs tempat terjadinya penyiksaan dan pembunuhan terhadap warga sipil yang dituduh anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) semasa pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM).


Reaksi Kemendikbudristek dan Komnas HAM Soal Kasus TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman

1 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Reaksi Kemendikbudristek dan Komnas HAM Soal Kasus TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman

Kemendikbudristek sedang mengkaji pemberian sanksi terhadap 33 perguruan tinggi yang diduga terlibat TPPO berkedok ferienjob.


Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

2 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

Komnas HAM Papua menyebut korban kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI dari Yonif Raider 300/Brajawijaya telah meninggal dunia di Ilaga,


LBH Papua Desak Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi Penganiayaan Warga oleh Aparat

4 hari lalu

Ilustrasi Penyiksaan oleh Polisi atau Kekerasan oleh Polisi. shutterstock.com
LBH Papua Desak Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi Penganiayaan Warga oleh Aparat

Direktur LBH Papua Emanuel Gobay mengatakan Komnas HAM wajib melakukan investigasi sebagai bagian dari tugasnya.


Istri Munir Pesimistis Komnas HAM Bisa Selidiki Kasus Kematian Suaminya

5 hari lalu

Istri mendiang aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Suciwati tiba di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Suciwati akan diperiksa oleh tim ad hoc bentukan Komnas HAM, untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus kematian aktivis Munir Said Thalib. TEMPO/Subekti
Istri Munir Pesimistis Komnas HAM Bisa Selidiki Kasus Kematian Suaminya

Suciwati mengatakan Komnas HAM hanya memeriksa 3 saksi dalam waktu satu tahun tiga bulan dalam penyelidikan kembali kematian Munir.


Respons Amnesty Internasional, Imparsial, Komnas HAM soal Anggota TNI Aniaya Warga Papua

5 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Respons Amnesty Internasional, Imparsial, Komnas HAM soal Anggota TNI Aniaya Warga Papua

Warga Papua yang diduga anggota TPNPB-OPM itu bernama Definus Kogoya. Kejadian penganiayaan dilakukan di wilayah Kabupaten Puncak.


Komnas HAM Sesalkan Dugaan Penyiksaan Warga di Papua

5 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Sesalkan Dugaan Penyiksaan Warga di Papua

Komnas HAM terus mendorong agar pemerintah memperbaiki strategi pendekatan keamanan di Papua.


Didesak Tetapkan Kasus Munir Jadi Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Tunggu Penyelidikan

6 hari lalu

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
Didesak Tetapkan Kasus Munir Jadi Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Tunggu Penyelidikan

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) mendesak Komnas HAM menetapkan kasus pembunuhan Munir Said Thalib sebagai pelanggaran HAM berat


Viral Video Penyiksaan Warga Papua oleh Prajurit TNI, PAHAM: Extra Judicial Killing

6 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Viral Video Penyiksaan Warga Papua oleh Prajurit TNI, PAHAM: Extra Judicial Killing

PAHAM Papua mendesak Komnas HAM dan Panglima TNI segera melakukan investigasi atas kasus penyiksaan aparat TNI terhadap warga tersebut.


Polisi Diduga Telibat Penembakan 5 Orang Saat Demo di Yahukimo 2 Tahun Silam, Komnas HAM Diminta Turun Tangan

11 hari lalu

Ilustrasi kerusuhan. Getty Images
Polisi Diduga Telibat Penembakan 5 Orang Saat Demo di Yahukimo 2 Tahun Silam, Komnas HAM Diminta Turun Tangan

Dari penelusuran Ha-jabasu, Elius menyatakan adanya dugaan kuat telah terjadi pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat oleh polisi.