Koalisi Jokowi Satu Suara Kursi Ketua DPR untuk Puan Maharani

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani. TEMPO/Subekti.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai koalisi pendukung Jokowi satu suara menyatakan setuju jika Puan Maharani yang akan mengisi kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode 2019-2024.

Baca juga: PDIP Buka Kemungkinan Ketua DPR Dijabat Perempuan

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut, Puan sangat cocok untuk posisi tersebut. "Cocok sekali. Mbak Puan sangat layak jadi ketua DPR dan mungkin akan membuka sejarah perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI dalam sejarah," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu di Kompleks DPR, kemarin.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, sesuai dengan UU MD3 yang berlaku saat ini, maka partai yang paling banyak memperoleh kursi DPR RI berhak mendapatkan kedudukan Ketua DPR. Sejauh ini, PDIP menempati posisi nomor wahid.

"Nah, maka diperkirakan tentu Ketua DPR RI adalah jatah PDIP. Siapa pun yang ditunjuk oleh PDIP, termasuk jika itu Mbak Puan, maka PPP akan menghormati dan mendukungnya," ujar anggota Komisi III DPR RI ini saat dihubungi Tempo, Senin malam, 13 Mei 2019.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily juga berpendapat serupa dengan Arsul. "PDIP dipastikan memiliki kursi terbanyak untuk Pemilu 2019 ini. Jika PDIP menempatkan Mbak Puan Maharani menjadi Ketua DPR RI tentu itu kebijakan internal PDIP dan kami mendukungnya," ujar Ace saat dihubungi Tempo secara terpisah.

Baca juga: NasDem Dukung Jika PDIP Tunjuk Puan Maharani Jadi Ketua DPR

Menurut Ace, Puan memiliki kapasitas yang mumpuni karena pernah menjadi anggota DPR RI dan Menko PMK dalam Pemerintahan Jokowi periode pertama. "Saya tidak meragukan kapasitas Mbak Puan," ujar dia.

Partai Nasdem pun demikian. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johny G. Plate menilai masyarakat Indonesia akan menyambut baik Ketua DPR perempuan pertama dalam sejarah. "Indonesia tentu senang mempunyai presiden perempuan, Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri), nanti mempunyai juga ketua DPR perempuan, kalau bisa juga ketua MPR perempuan," kata Johny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Sinyal kemungkinan Ketua DPR dijabat perempuan awalnya muncul dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah kemudian mengakui bahwa Puan Maharani, adalah kader yang paling berpeluang menjadi Ketua DPR RI.

Basarah menyebut, Puan memiliki kapasitas menjadi Ketua DPR RI karena berbagai pengalamannya di dunia politik. Selain berpengalaman sebagai Menko PMK RI 2014-2019, Puan juga pernah menjabat Ketua Fraksi PDIP 2009-2014 dan sudah tiga periode menjadi pengurus DPP PDIP.

"Puan juga memiliki legitimasi yang kuat untuk duduk sebagai Ketua DPR RI karena perolehan suaranya dalam pileg 2019 ini memecahkan rekor perolehan tertinggi yaitu di atas 420 ribu suara," ujar Basarah saat dihubungi wartawan pada Senin malam, 13 Mei 2019.

Pergaulan dan interaksi politik Puan Maharani dengan berbagai kalangan sosial politik, ujar Basarah, juga sangat luas dan baik. Putri dari Megawati Soekarnoputri itu juga disebut sebagai kader partai yang paling dipercaya untuk urusan-urusan publik saat ini.

Baca juga: PDIP: Puan Maharani Memang Paling Berpeluang Jadi Ketua DPR RI

Berdasarkan UU MD3 yang berlaku saat ini, diatur dalam Pasal 427D bahwa susunan dan mekanisme penetapan pimpinan DPR setelah hasil berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.

Sementara wakilnya, ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sejauh ini, PDIP memang menempati posisi teratas sebagai partai dengan suara terbanyak di pemilu 2019.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

25 menit lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

38 menit lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi


Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

1 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Jokowi.


Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

1 jam lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

KPU merespons soal dalil Ganjar-Mahfud soal Presiden Jokowi yang melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.


PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

1 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

Ihwal usul PKS, apakah masih ada peluang merevisi UU DKJ?


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

1 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

2 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


Soal Revisi UU MD3, Puan Maharani ke Dasco: Enggak Pernah Dengar, Kan?

2 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan Rachmat Gobel (kiri) saat memimpin Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Revisi UU MD3, Puan Maharani ke Dasco: Enggak Pernah Dengar, Kan?

Partai yang saat ini menduduki jabatan sebagai pimpinan parlemen sepakat untuk tidak merevisi UU MD3.


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

2 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

3 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?