Kemenkes Temukan 13 Penyakit Penyebab Meninggalnya Petugas KPPS

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Arief Budiman menyerahkan santunan kepada keluarga almarhum Umar Madi (Ketua KPPS TPS 68 Sukabumi Selatan) di Kebon Jeruk, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019. Penyerahan santunan ini merupakan bentuk penghormatan KPU RI kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal saat bertugas saat pemungutan suara  Pemilu 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua KPU Arief Budiman menyerahkan santunan kepada keluarga almarhum Umar Madi (Ketua KPPS TPS 68 Sukabumi Selatan) di Kebon Jeruk, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019. Penyerahan santunan ini merupakan bentuk penghormatan KPU RI kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal saat bertugas saat pemungutan suara Pemilu 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan telah menemukan 13 jenis penyakit penyebab meninggalnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 14 provinsi.

    Baca juga: Ketua KPPS Mencoba Bunuh Diri Karena Stres Salah Hitung Suara

    Kementerian Kesehatan, dalam siaran persnya pada Minggu, 12 Mei 2019, menyebutkan 13 penyakit tersebut adalah infarct myocard, gagal jantung, koma hepatikum, stroke, respiratory failure, hipertensi emergency, meningitis, sepsis, asma, diabetes melitus, gagal ginjal, TBC, dan kegagalan multiorgan.

    Selain disebabkan 13 jenis penyakit itu, ada pula penyebab meninggalnya petugas KPPS karena kecelakaan. Sebelumnya Kemenkes melakukan investigasi atas kasus tersebut.

    Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan di 15 provinsi, kebanyakan petugas KPPS yang meninggal berada di rentang usia 50-59 tahun.

    Hingga hari ini, telah dilakukan investigasi penyebab kematian petugas pemilu di 14 provinsi. Hasilnya, diketahui jumlah korban meninggal di DKI Jakarta sebanyak 18 jiwa, Jawa Barat 93 jiwa, Jawa Tengah 44 jiwa, Jawa Timur 60 jiwa, Banten 16 jiwa, Bengkulu 7 jiwa, Kepulauan Riau 3 jiwa, Bali 2 jiwa, Kalimantan Tengah 3 jiwa, Kalimantan Timur 7 jiwa, Sulawesi Tenggara 1 jiwa, Gorontalo tidak ada, Kalimantan Selatan 66 jiwa, dan Sulawesi Utara 2 jiwa. 

    Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi mengatakan terkait dengan jadwal petugas KPPS tersebut perlu dilihat terlebih dahulu mengenai kepadatan tugas bersama KPU. "Nantinya kita akan bahas bersama KPU untuk perencanaan pemilu mendatang,” kata dia.

    Baca: Evaluasi Pemilu 2019: KPPS Kelelahan - Ambang Batas Parlemen

    Ke depannya, kata dia, petugas pemilu yang dipekerjakan harus mempunyai kondisi kesehatan yang baik, lingkungan pekerjaan yang sehat, tidak merokok dan tidak terpapar asap rokok, ruangan yang cukup luas. Sealin itum dia menyarankan, ritme kerja serta jam kerja diatur dengan baik, dan memberikan porsi istirahat yang cukup.

    Catatan:
    Berita ini telah diubah karena ada koreksi dari Kemenkes terkait data pada Selasa, 14 Mei 2019, pukul 15.57 WIB.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.