Kapok Pemilu Borongan, Ini Evaluasi Perludem

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemilih memasukkan surat suara saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 17 kelurahan Rimuku, Mamuju, Sulawesi Barat, 27 April 2019. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 10 TPS yang berlokasi di lima Kecamatan di Kabupaten Mamuju karena banyaknya indikasi pelanggaran yang melibatan anak - anak mencoblos dan warga melakukan pencoblosan menggunakan formulir C6 orang lain. ANTARA

    Pemilih memasukkan surat suara saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 17 kelurahan Rimuku, Mamuju, Sulawesi Barat, 27 April 2019. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 10 TPS yang berlokasi di lima Kecamatan di Kabupaten Mamuju karena banyaknya indikasi pelanggaran yang melibatan anak - anak mencoblos dan warga melakukan pencoblosan menggunakan formulir C6 orang lain. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengaku kapok dengan model pemilu borongan, yaitu lima surat suara sekaligus.

    Baca jugaHindari Molornya Rekapitulasi, Bawaslu Minta Penambahan Panel

    "Ada beberapa problem yang buat kami kapok dengan pemilu borongan. Sesungguhnya belum ada pemilu serentak," kata Titi dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 11 Mei 2019.

    Titi mengatakan, Pemilu 2019 lebih tepat disebut borongan karena desain keserentakannya tidak sesuai dengan yang semula diusulkan, yaitu pemilihan nasional terpisah dengan daerah. Misalnya, pemilihan presiden (tanpa ambang batas pencalonan presiden) berbarengan dengan DPR dan DPD, kemudian selang 2 tahun digelar pemilihan kepala daerah bersamaan dengan DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

    Akibat dilaksanakan lima pemilihan sekaligus, kata Titi, ada banyak implikasi yang terjadi. Salah satunya, pemilu 2019 dirasa kurang adil bagi pemilih terkait keterbatasan pilihan presiden dan akses informasi mengenai calon legislatif. "Pemilihan legislatif kita di bawah bayang-bayang pilpres."

    Titi mengatakan, Pemilu 2019 juga dirasa kurang adil bagi penyelenggara pemilu karena terbebani lima surat suara sekaligus. Di satu sisi, menurut Titi, para penyelenggara pemilu bekerja tidak manusiawi karena bekerja di bawah pertarungan yang terpolarisasi dan penuh kecurigaan. "Juga pasal-pasal yang siap mengkriminalisasi," ujar dia.

    Titi pun meminta kepada para pembuat kebijakan agar kembali pada orisinalitas desain keserentakan pemilu yang didorong. "Beri lah keragaman pilihan kepada warga negara. Indonesia 250 juta lebih penduduknya, pemilihnya 190 juta. Kita sudah biasa beragam," kata Titi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.