Pengamat Menilai Pansus Kecurangan Pemilu Tak Relevan Dibentuk

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pemilu. ANTARA

    Ilustrasi Pemilu. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta -  Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai panitia khusus kecurangan Pemilihan Umum atau atau Pansus Kecurangan Pemilu 2019, yang baru-baru ini digulirkan oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tidak relevan dibentuk untuk pemilu 2019. Pansus kecurangan pemilu hanya diperlukan jika ditemukan persoalan yang terkait dengan pelanggaran berat dan tidak ada penanganannya oleh penyelenggara pemilu.

    Jika tidak ada pelanggaran berat, ujar Rangkuti, pansus tidak relevan dibentuk. "Masalahnya sekarang adalah apakah ada pelanggaran berat yang dimaksud?" ujar Rangkuti saat dihubungi Tempo pada Kamis, 9 Mei 2019. Jika ada di mana, kapan, dan yang lebih utama adakah sudah dilaporkan ke Bawaslu atau belum?

    Baca: PKS dan Gerindra Gulirkan Pansus Kecurangan Pemilu 2019

    Pada pemilu ini, ujar Rangkuti, memang seringkali para politikus melontarkan pernyataan atau isu kecurangan dan pelanggaran di sana-sini. Berbagai pelanggaran itu dinilai masih sebatas isu. Bawaslu pun, ujar dia, belum menemukan atau mendapat laporan berupa data berbagai kecurangan atau pelanggaran yang masif ke Bawaslu.

    Isu itu melompat menjadi pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu di DPR. “Lha, ke Bawaslu saja belum dilaporkan, bagaimana ceritanya melompat ke pansus DPR?"

    Usul dibentuknya Pansus Kecurangan Pemilu digulirkan dua partai yang berada di luar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yaitu PKS dan Gerindra, dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019.

    Baca: 8 Poin Prabowo saat Bertemu Media Asing, Bicara Kecurangan Pemilu

    Anggota Komisi Pendidikan DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa mengatakan partainya mengusulkan dibentuknya pansus kecurangan pemilu. Ledia merujuk pada fungsi pengawasan DPR, salah satunya melalui hak penggunaan angket, untuk mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum. "Fraksi PKS mengajak seluruh anggota DPR membentuk pansus penyelenggaraan pemilu," kata Ledia dalam rapat paripurna, kemarin.

    Pansus pemilu yang diusulkan PKS akan mengawasi dan mengevaluasi akuntabilitas pelaksanaan pemilu, menyelidiki kematian petugas KPPS, dan menyelidiki kesalahan input data yang dilakukan KPU. Usul ini didukung Fraksi Partai Gerindra.

    Fraksi-fraksi koalisi pemerintah menolak usul pembentukan pansus kecurangan pemilu itu. Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengatakan agar pelbagai masalah selama pemilu diselesaikan melalui lembaga yang ada, yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi. "Karena itu mekanisme hukum yang telah kita sepakati bersama-sama di DPR ini," kata Eva.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Skenario Satu Arah Pada Arus Mudik 2019 di Tol Jakarta - Cikampek

    Penerapan satu arah ini dilakukan untuk melancarkan arus lalu lintas mudik 2019 dengan memanfaatkan jalur A dan jalur B jalan Tol Jakarta - Cikampek.