PKS dan Gerindra Gulirkan Pansus Kecurangan Pemilu 2019

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana berlangsungnya Rapat Paripurna ke-15 Penutupan Masa Persidangan IV Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019. Selain penutupan masa persidangan, rapat paripurna tersebut juga beragendakan pengambilan keputusan terhadap dua RUU. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    Suasana berlangsungnya Rapat Paripurna ke-15 Penutupan Masa Persidangan IV Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019. Selain penutupan masa persidangan, rapat paripurna tersebut juga beragendakan pengambilan keputusan terhadap dua RUU. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, Jakarta - Dua partai yang berada di luar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu PKS dan Gerindra mendukung terbentuknya panitia khusus kecurangan Pemilihan Umum atau atau Pansus Kecurangan Pemilu 2019. Usulan ini kembali digulirkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang digelar hari ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019.

    Baca juga: Bawaslu Minta Ijtima Ulama Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu

    Anggota Komisi Pendidikan DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa mengatakan, partainya mengusulkan dibentuknya pansus kecurangan pemilu. Ledia merujuk pada fungsi pengawasan DPR, salah satunya melalui hak penggunaan angket, untuk mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum.

    "Kami dari Fraksi PKS mengajak seluruh anggota DPR untuk membentuk pansus terkait penyelenggaraan pemilu," kata Ledia dalam rapat paripurna.

    Ledia menyinggung ihwal banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal. Hingga saat ini, tercatat setidaknya ada 554 korban meninggal dan 788 petugas yang jatuh sakit.

    Ledia mengatakan pansus pemilu yang diusulkan PKS nantinya mengawasi dan mengevaluasi akuntabilitas pelaksanaan pemilu, menyelidiki kematian petugas KPPS, dan menyelidiki kesalahan input data yang dilakukan KPU.

    Usul ini didukung oleh fraksi Partai Gerindra. Anggota Komisi Infrastruktur DPR Bambang Haryo Sukartono mengatakan partainya mendukung dibentuknya pansus untuk menginvestigasi kecurangan dan kecelakaan selama pemilu.

    "Kami tegaskan kami mendukung adanya pansus pemilu. Mohon pimpinan, agar segera dibentuk," kata Bambang Haryo.

    Menanggapi hal ini, fraksi-fraksi koalisi pemerintah menolak. Anggota Komisi Keuangan DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengatakan agar pelbagai masalah selama pemilu diselesaikan melalui lembaga yang ada, yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

    "Karena itu mekanisme hukum yang telah kita sepakati bersama-sama di DPR ini," kata Eva.

    Anggota Komisi Hukum DPR dari fraksi Partai NasDem, Taufiqulhadi, mengatakan pembentukan pansus kecurangan pemilu tak relevan. Senada dengan Eva, dia mengatakan sudah ada MK yang akan mengurus sengketa hasil pemilu.

    "Tapi kalau soal kecurangan (pemilu), siapa pihak yang mendalilkan dia yang harus membuktikan," ucap dia.

    Anggota DPR dari Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, Misbakhun dan Lena Maryana Mukti, satu suara mengajak untuk menunggu proses perhitungan suara yang masih berlangsung.

    Baca juga: Sandiaga Bersyukur Jokowi Akui Ada Kecurangan Pemilu

    Sedangkan Wakil Ketua Komisi Sosial dari Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Dasopang menyebut tidak perlu dibentuk pansus. Dia menyebut kecurangan selalu ada di setiap pemilu. Marwan juga berujar sudah ada lembaga-lembaga yang berwenang mengatasi persoalan-persoalan itu.

    "Tanya dulu ke para pengusulnya, apakah yang dimaksud pansus itu pileg juga atau pilpres saja. Karena kursi mereka sudah aman kan," kata Marwan.

    Ketua Komisi Sosial dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Ali Taher mengatakan masih akan membahas usul pansus kecurangan pemilu yang bergulir. Dia mengatakan partai akan membicarakan usulan itu di internal fraksi terlebih dulu. Adapun Partai Demokrat belum melontarkan pendapatnya. Tempo sudah berusaha menghubungi Putu Supadma Rudana, anggota Komisi Olahraga DPR yang tampak hadir di paripurna, tetapi belum direspons.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.