Kronologis Ricuh Rekapitulasi Suara Kabupaten Empat Lawang

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas PPK memeriksa kotak suara saat persiapan rekapitulasi suara Pemilu 2019 di Kecamatan Denpasar Barat, Bali, Sabtu, 20 April 2019. Rekapitulasi suara Pemilu 2019 di tingkat kecamatan di Denpasar akan dilakukan pada 22 April 2019 dengan batas waktu hingga 4 Mei mendatang sehingga selanjutnya bisa diserahkan ke KPU Kota Denpasar. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

    Petugas PPK memeriksa kotak suara saat persiapan rekapitulasi suara Pemilu 2019 di Kecamatan Denpasar Barat, Bali, Sabtu, 20 April 2019. Rekapitulasi suara Pemilu 2019 di tingkat kecamatan di Denpasar akan dilakukan pada 22 April 2019 dengan batas waktu hingga 4 Mei mendatang sehingga selanjutnya bisa diserahkan ke KPU Kota Denpasar. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

    TEMPO.CO, Palembang - Akibat ricuh saat rekapitulasi suara, seluruh logistik Pemilihan Umum atau Pemilu 2019 di kabupaten Empat Lawang dipindahkan ke KPU Provinsi Sumatera Selatan. Hal itu ditujukan agar dokumen negara tersebut bisa aman dari amuk massa.

    Baca: KPU Telah Rampungkan Rekapitulasi Suara di 246 Kabupaten dan Kota

    "Hasil rekap dan seluruh logislitik pemilu sudah dikirim ke Propinsi," kata Komisaris Besar Supriadi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada Rabu, 8 Mei 2019. 

    Supriadi mengatakan peristiwa kerusuhan tersebut bermula ketika ada calon anggota legislatif dan timnya yang mempertanyakan perberbedaan data milik mereka dengan rekapitulasi suara. Saksi Partai Golkar dan NasDem mendesak KPU untuk membuka C1 plano. Namun KPU dan Bawaslu menolak desakan tersebut karena jika membuka C1 hologram mereka akan menyalahi aturan.

    KPU hanya bersedia membuka DA 1 dan enggan membuka C1 plano dengan alasan ada tahapan selanjutnya. "Ini bukan persoalan pada sistem pemilu tapi lebih ke persoalan personal Caleg," kata Supriadi.

    Sementara itu,  anggota Bawaslu Empat Lawang, Andri Logan mengatakan saat ini kondisi di sekitar lokasi kejadian sudah kembali normal. Masyarakat kembali menjalankan aktifitas dengan normal.

    Simak juga: Bawaslu Prediksi Rekapitulasi Suara Luar Negeri Bakal Molor

    Menurut dia, kericuhan terjadi sebagai akibat dari adanya perbedaan hasil pada DA 1 hologram untuk surat suara Pileg DPRD Kabupaten. Saat itu dua orang caleg, yakni Raka Warsih dari Partai Golkar dan Suprianto dari Partai NasDem tidak terima dengan perbedaan hasil pada DA 1 hologram. Peristiwa berlangsung, Selasa, 7 Mei kemarin, kericuhan dan bentrok antara massa pendukung calon legislatif dengan aparat kepolisian. "Sekarang logistik sudah ditarik ke Palembang," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.