Zulkifli Hasan dan Petinggi PAN Kumpul, Evaluasi Pemilu 2019

image-gnews
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (Dok. MPR)
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (Dok. MPR)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar rapat membahas langkah politik dan evaluasi hasil Pemilihan Umum atau Pemilu 2019. Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Bima Arya, dan Wakil Ketua Umum Bara Hasibuan. Wakil Ketua Umum PAN lainnya seperti Viva Yoga Mauladi dan Hanafi Rais disebut tidak bisa hadir karena masih mengurusi daerah pemilihan.

Baca: Wakil Ketua: PAN akan Kembali Tentukan Arah Partai Seusai Pilpres

Bima Arya mengatakan, dalam pertemuan itu fokus dibahas soal laporan suara dari wilayah dan menghitung kursi PAN di DPR RI dan di daerah. Selain itu, Bima mengakui ada juga pembahasan mengenai kecenderungan politik ke depan. "Tapi mengenai arah PAN sendiri belum ada pembahasan," ujar Bima saat ditemui Tempo di kantor PAN, Jalan Daksa I, Jakarta Selatan pada Sabtu, 4 Mei 2019.

Seperti diketahui, Bima Arya merupakan petinggi PAN yang blak-blakan mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf di pemilihan presiden 2019. Dia juga mengaku siap dipecat dari PAN karena mendukung capres yang berbeda dari pilihan partainya itu.

Sementara Bara Hasibuan juga merupakan barisan pendukung Jokowi. Bara bahkan sempat diprotes akibat pernyataannya yang ingin PAN bergabung dengan kubu Jokowi. Bara mencetuskan pernyataan tersebut itu usai terjadinya pertemuan antara Jokowi dengan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, setelah pemungutan suara.

Terkait pertemuan tersebut, Bara menilai bahwa PAN akan meninjau kembali sikap politiknya. Selain itu dia menjelaskan jika komitmen PAN pada Prabowo - Sandiaga hanya sampai pemilihan presiden. 

Menurut Bara, jika PAN bergabung dengan kubu Jokowi, langkah tersebut tidak aneh. Sebab merujuk sejarah partai, sejak berdiri posisi PAN selalu berada di lingkaran pemerintah.

PAN, kata Bara, berada di luar pemerintah pada 2014-2015 akibat pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa yang mereka dukung kalah di pemilihan presiden oleh Jokowi - Jusuf Kalla. Namun PAN pindah posisi pada 2016 untuk menjadi pendukung pemerintah meski keluar lagi setelah memutuskan mendukung Prabowo di pilpres 2019.

Simak juga: Rumor Zulkifli Hasan Inginkan Pimpinan MPR, Begini Aturannya

"Jadi sebetulnya histori kami, pattern PAN adalah memang berada di dalam pemerintahan. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh kalau PAN akan lakukan itu (mendukung Jokowi lagi)," ujar Bara Hasibuan.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


AS Tuduh Rusia Sebarkan Video Hoaks Soal Pemilu AS

12 jam lalu

Kamala Harris dan Donald Trump. FOTO/Erin Schaff/Pool via REUTERS dan REUTERS/Mike Segar
AS Tuduh Rusia Sebarkan Video Hoaks Soal Pemilu AS

Rusia dituduh menyebarkan video hoaks tentang imigran Haiti yang ikut memilih di pemilu AS.


Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

2 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

Saleh menilai, adanya KPU ini hanya menghabiskan uang negara. Padahal, menurut dia KPU hanya bekerja selama dua tahun saja.


Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

2 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin rapat kerja dengan Menteri ATR/Kepala BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

Komisi II DPR akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu melalui revisi terhadap paket UU terkait politik.


Jepang Diselimuti Ketidakpastian Usai Pemilu

4 hari lalu

Shigeru Ishiba. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool
Jepang Diselimuti Ketidakpastian Usai Pemilu

Ketidakpastian kondisi pemerintahan di Jepang telah membuat mata uang yen berada dilevel terendah dalam tiga bulan.


Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

7 hari lalu

Pada 1994, Sritex pernah menjadi produsen seragam militer NATO dan Tentara Jerman. PT Sritex sendiri memiliki lebih dari 300 ribu desain kain, termasuk enam desain pakaian militer yang telah dipatenkan di Dirjen HAKI. Kapasitas produksi Sritex tidak hanya terbatas pada seragam militer, tetapi juga mencakup perlengkapan militer untuk berbagai negara di seluruh dunia. Sebagian besar ekspor Sritex dilakukan ke Amerika Serikat dengan nilai total mencapai US$ 300 juta per tahun, diikuti oleh kawasan Eropa dengan nilai mencapai US$ 200 juta per tahun. TEMPO/Andry Prasetyo
Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).


CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

8 hari lalu

Peneliti CSIS Arya Fernandez TEMPO/Dewi Nurita
CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

CSIS menjelaskan kemungkinan DPR menambah jumlah anggota imbas besarnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo.


Zulhas Sebut Prabowo Minta Kabinet Bersatu dalam Retret di Akmil Magelang

8 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto memberi arahan kepada Kabinet Merah Putih sebelum sesi pelatihan dimulai di Lembah Tidar Akmil Magelang, Jawaa Timur, pada Jumat, 25 Oktober 2024. Foto: Istimewa
Zulhas Sebut Prabowo Minta Kabinet Bersatu dalam Retret di Akmil Magelang

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pesan Presiden Prabowo saat memberi pengarahan khusus kepada Kabinet Merah Putih.


Yandri Susanto: Polemik Kop Surat Kementerian hingga Imbauan Mayor Teddy

9 hari lalu

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto saat di wawancarai di Serang, Banten, Selasa, 22 Oktober 2024. ANTARA/Desi Purnama Sari
Yandri Susanto: Polemik Kop Surat Kementerian hingga Imbauan Mayor Teddy

Yandri Susanto, menjadi sorotan lantaran polemik undangan dengan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal


Jejak Pendidikan dan Karier Zita Anjani, Putri Ketua Umum PAN yang Kini Gabung Kabinet Prabowo

10 hari lalu

Anggota DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani. instagram.com/zitaanjani
Jejak Pendidikan dan Karier Zita Anjani, Putri Ketua Umum PAN yang Kini Gabung Kabinet Prabowo

Zita bersama ayahnya masuk dalam kabinet Prabowo


Profil Zita Anjani, Putri Menko Pangan yang Jadi Utusan Khusus Presiden, pernah Tuai Kontroversi

11 hari lalu

Zulkifli Hasan dan Zita Anjani. Instagram
Profil Zita Anjani, Putri Menko Pangan yang Jadi Utusan Khusus Presiden, pernah Tuai Kontroversi

Presiden Prabowo melantik Putri Zulhas, Zita Anjani, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata pada Selasa, 22 Oktober 2024.