Minggu, 22 September 2019

KPU Alokasikan Rp 50 Miliar Santunan KPPS Meninggal dan Sakit

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas KPPS mengenakan busana tradisional dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 17, Sukoharjo, Malang, Kamis, 25 April 2019. Selain mengenakan busana tradisional, anggota KPPS di TPS tersebut juga membagikan coklat gratis untuk menarik minat pemilih agar datang dalam Pemungutan Suara Ulang. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

    Petugas KPPS mengenakan busana tradisional dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 17, Sukoharjo, Malang, Kamis, 25 April 2019. Selain mengenakan busana tradisional, anggota KPPS di TPS tersebut juga membagikan coklat gratis untuk menarik minat pemilih agar datang dalam Pemungutan Suara Ulang. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalokasikan dana sebanyak Rp 50 miliar untuk pemberian santunan kepada petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dan sakit dalam gelaran Pemilu 2019. 

    Baca: Petugas KPPS Meninggal Terus Bertambah, Jadi 377 Orang

    Anggota KPU, Wahyu Setiawan menuturkan bahwa dana untuk santunan diambil dari anggaran hasil efisiensi. "Prinsipnya efisiensi itu sudah dilaporkan ke pemerintah, kemudian kami mengajukan santunan ke pemerintah,," kata Wahyu di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019.

    Menurut Wahyu, KPU sedang membuat petunjuk teknis pencairan santunan. Dia menjelaskan hal ini sebagai langkah biar pencairan lebih tertib dan lancar. KPU, kata Wahyu, mulai mendata jumlah anggota KPPS yang meninggal dan sakit.

    Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Arif Rahman Hakim, mengatakan bahwa jumlah petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang meninggal sebanyak 377 orang. Menurut dia, data terakhir yang masuk sampai 1 Mei pukul 15.00 WIB. "Untuk yang sakit mencapai 3.022 orang, total yang tertimpa musibah sebanyak 3.399 orang," ujar Arif melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Mei 2019.

    Menurut Arif, petugas KPPS yang meninggal itu tersebar di 30 provinsi. Untuk jumlah korban yang paling banyak di Jawa Barat sebanyak 100 orang. "Wilayah lain yang jumlahnya tinggi yakni di Jawa Timur ada 39 orang, kemudian Banten sebanyak 21 orang," ungkap dia.

    Sebelumnya, Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Evi Novida Ginting mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyetujui usulan mereka untuk memberikan santunan bagi penyelenggara pemilu yang mengalami kecelakaan kerja selama bertugas dalam Pemilu 2019.

    Simak juga: TKN Jokowi dan BPN Prabowo Gelar Zikir Bersama di Hutan Sancang

    Dalam surat yang dikirim Menkeu tanggal 25 April 2019, diuraikan bahwa besaran santunan untuk para petugas itu adalah, korban meninggal sebesar Rp 36 juta; cacat permanen sebesar Rp 30 juta; luka berat sebesar Rp 16,5 juta; dan luka sedang sebesar Rp 8,25 juta. "Besaran ini adalah angka maksimal yang tidak boleh dilampaui," ujar Evi melalui keterangan pers, Senin, 29 April 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe