Diduga tak Netral, Komisioner KPUD Surakarta Disidang DKPP

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan KPUD mempersiapkan logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) di gudang logistik KPUD Surakarta, Jawa Tengah, 26 November 2015. Komisioner Divisi Logistik KPUD Solo, Suryo Baruno menyatakan logistik Pilkada kota Surakarta siap 100 persen. TEMPO/Bram Selo Agung

    Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan KPUD mempersiapkan logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) di gudang logistik KPUD Surakarta, Jawa Tengah, 26 November 2015. Komisioner Divisi Logistik KPUD Solo, Suryo Baruno menyatakan logistik Pilkada kota Surakarta siap 100 persen. TEMPO/Bram Selo Agung

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyidangkan salah satu komisioner di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Surakarta yang dituding tidak netral. Persidangan digelar di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surakarta,Senin 29 April 2019.

    Berita terkait: Ini Hasil Pertemuan DKPP, KPU dan Bawaslu Soal Caleg Eks Koruptor

    Sidang yang berlangsung sekitar tiga jam itu dipimpin Ketua DKPP Harjono. Sidang menghadirkan pengadu dari Tim Advokat Reaksi Cepat (TARC) Amminudin serta teradu dari KPUD Surakarta, Bambang Christanto.

    Dalam sidang tersebut Amminudin menduga kuat bahwa Bambang merupakan simpatisan salah satu partai serta pendukung calon presiden. "Kami memiliki bukti digital berupa foto," kata pengacara tersebut.

    Menurut Amminudin, foto tersebut menunjukkan aktivitas Bambang dalam sebuah kegiatan kampanye salah satu partai politik. Bambang juga terlihat mengenakan pakaian berlogo partai. Dalam foto lain, Bambang terlihat sedang ikut serta kegiatan dukungan terhadap salah satu calon presiden.

    Foto-foto tersebut menurutnya justru ditemukan di akun sosial media milik Bambang Chirstanto sendiri. "Serta di salah satu grup Facebook," kata Amminudin. Foto itu diduga diambil dan diunggah pada Juni 2014 silam.

    "Padahal syarat menjadi komisioner KPU adalah harus steril dari aktivitas politik selama lima tahun terakhir," katanya. Hal itu membuat pihaknya menganggap Bambang tidak netral dan mengadukannya ke DKPP.

    Sedangkan Bambang mengakui bahwa foto-foto itu memang ada di akun media sosial yang dimiliki. Hanya saja, dia berkukuh bahwa foto itu tidak serta merta membuktikan bahwa dia tidak netral sebagai komisioner di KPUD Surakarta.

    "Saya dulu pernah bekerja di perusahaan event organizer," katanya. Menurut dia, perusahaan tempatnya bekerja mendapat order untuk menggelar kegiatan relawan salah satu calon presiden. "Saat itu saya harus mengenakan kostum seperti yang digunakan peserta."

    Dia juga mengaku sebelumnya pernah aktif menjadi anggota partai politik. Namun, dia telah mengundurkan diri sejak 2006 silam. "Ada bukti surat pengunduran diri. Secara administrasi saya clear," kata Bambang.

    Ketua DKPP Harjono mengatakan dalam sidang tersebut mereka memeriksa alat bukti serta keterangan saksi-saksi. "Untuk selanjutnya masing-masing pihak kami minta untuk membuat kesimpulan," kata dia.

    Selanjutnya, putusan untuk kasus tersebut akan ditentukan dalam sidang pleno yang digelar di kantor DKPP di Jakarta. "Untuk jadwalnya belum bisa ditentukan," kata dia. Sebab, saat ini DKPP juga masih menangani sejumlah aduan sejenis dari beberapa daerah lainnya.

    AHMAD RAFIQ (Solo)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.