Warga Misapmeisi, Manokwari Tolak Pemungutan Suara Ulang

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 046, Jalan Waru. No.6, RT04/RW07, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Sabtu 27 April 2019. TEMPO/Wira Utama

    Suasana Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 046, Jalan Waru. No.6, RT04/RW07, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Sabtu 27 April 2019. TEMPO/Wira Utama

    TEMPO.CO, Manokwari–Warga kampung Misapmeisi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat menolak dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), Sabtu, 27 April 2019. PSU itu sebenarnya telah direncanakan Komisi Pemilihan Umum atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manokwari di lima TPS. Dari lima TPS, penolakan hanya terjadi di TPS 01.

    Kepala Kampung Misapmeisi, Markus Saroy, enggan memberikan keterangan soal alasan penolakan warganya terhadap pelaksanaan PSU. Dia meminta awak media menunggu keterangan Bawaslu.
    Sekertaris KPU Kabupaten Manokwari Rustam Efendi mengatakan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di Misapmeisi sebanyak 106.

    Simak: Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Wilayah Indonesia

    Komisioner KPU dan Bawaslu, kata dia, masih bernegosiasi dengan warga yang menolak PSU agar melunak. “Sampai saat ini kami belum terima informasi resmi terkait penolakan PSU di TPS 01 Kampung Misapmeisi," ujarnya.

    Menurut Rustam, berdasarkan informasi yang dia terima, warga setempat mendesak kehadiran Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari untuk menjelaskan alasan dilakukannya PSU. Warga juga mendesak Bawaslu  mencabut rekomendasi PSU di kampung tersebut.

    Rustam berujar dalam hal ini kewenangan KPU hanya sebagai pelaksana PSU sesuai rekomendasi Bawaslu. Ihwal warga yang menolak PSU, ujar dia, merupakan kewenangan Bawaslu untuk menyikapinya. Menurutnya warga Misapmeisi menolak PSU karena tidak menerima informasi lebih awal. Sementara sebagian warga (pemilih) yang masuk DPT tidak berada di tempat.

    Lihat: Suasana Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

    Hingga Sabtu sore Bawaslu Manokwari bersama aparat kepolisian resor setempat telah melakukan upaya negosiasi dengan warga. Namun mereka tetap menolak PSU dilaksanakan. Ketua Bawaslu Manokwari Syors Prawar yang dikonfirmasi awak media enggan memberikan keterangan.

    Sesuai rekomendasi Bawaslu Manokwari, lima TPS yang melakukan pemungutan suara ulang yaitu TPS 39 komplek Gerakan Merah Putih (GMP) Sanggeng; TPS 12 Asrama Tectona, Kelurahan Amban; TPS 19 Komplek Wosi Gayabaru, Kelurahan Wosi; TPS 46 Kampung Bugis, Kelurahan Wosi, dan TPS 01 Kampung Misapmesi, Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.