Kata PSI Soal BPN Prabowo Minta Dokumen C1 ke Bawaslu

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan jurnalis Andy Budiman berbicara kepada wartawan usai mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia di kantor Dewan Pengurus Pusat PSI, Jakarta, 20 Oktober 2017. TEMPO/Putri.

    Mantan jurnalis Andy Budiman berbicara kepada wartawan usai mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia di kantor Dewan Pengurus Pusat PSI, Jakarta, 20 Oktober 2017. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Andy Budiman mengatakan bahwa langkah Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga meminta dokumen C1 Plano ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berarti menunjukkan kepercayaan kepada lembaga pengawas pemilu itu. Hal ini justru menepis tudingan dari kubu Prabowo sendiri yang menyebut ada kecurangan dalam Pemilu 2019.

    Baca juga: Dorong TPF Kecurangan Pemilu 2019, BPN Prabowo Jelaskan Alasannya

    "Misalnya, mereka percaya dengan sumber datanya, berarti harus percaya dengan hasil yang dilakukan institusi tadi termasuk kinerja," ujar Andy di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 April 2019.

    Menurut Andy, tudingan penyelengara pemilu melakukan kecurangan, kata Andy sebagai langkah dari BPN untuk mengulur waktu. Mereka, kata Andy,
    tidak menerima hasil pemilu yang sudah bisa diprediksi memenangkan pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf.

    Ia menjelaskan BPN Prabowo - Sandiaga sekedar mencari alasan untuk menolak hasil penetapan yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada 22 Mei. "Saya pikir ini trik kosong saja kok," ungkap dia.

    Permintaan dokumen C1 Plano, kata Andy juga menandakan bahwa klaim kemenangan yang dilakukan oleh BPN Prabowo - Sandiaga menjadi tidak memiliki dasar. Menurut dia, kalau BPN sudah memiliki formulir C1 dari saksi di tiap TPS sebagai alasan mendeklarasikan kemenangan maka dokumen dari Bawaslu tidak diperlukan lagi.

    "Jadi jangan mengada-ada, jangan karena ambisi satu orang yang karena kalah kemudian memaksa seluruh rakyat Indonesia menjadi repot," ujar dia.

    Ia menghimbau seluruh pihak untuk berhenti meneriakkan isu bahwa ada kecurangan yang bersifat terstruktur dan masif dalam Pemilu 2019 tanpa bisa menunjukkan bukti yang jelas.

    Menurut dia, kalau hanya berlandaskan pernyataan dan komentar itu menjadi upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

    Baca juga: Masih Bisa Tangani Masalah, KPU Berpendapat Belum Perlu Ada TPF

    "Bagaimana pun KPU, Bawaslu dan penyelenggara pemilu telah bekerja keras secara profesional, itu harus dihargai," ucapnya.

    Sebelumnya, Juru kampanye nasional Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria, membantah disebut melobi Bawaslu untuk mendapatkan dokumen C1. Namun, Riza membenarkan kubunya bersurat kepada penyelanggara pemilu itu.

    "Kami enggak melobi, kami bikin surat secara resmi kan enggak masalah. Kami berkirim surat yang intinya dapat mengakses," kata Riza di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.